Jakarta, IDN Times - Pemerintah Oman mengusulkan penerapan tarif sukarela bagi kapal-kapal yang ingin melintas di Selat Hormuz. Kabar tersebut disampaikan oleh seorang sumber anonim dari negara Teluk pada Selasa (28/7/2026).
Menurut sumber tersebut, usulan tarif sukarela di Selat Hormuz ini sudah disampaikan ke Pemerintah Iran pada pekan lalu. Langkah ini bertujuan agar Teheran mengetahui implementasi nyata penerapan tarif sukarela di selat tersebut.
Dilansir Reuters, sumber tadi menjelaskan, usulan tarif sukarela ini diajukan untuk meredam ambisi Iran memberlakukan tarif tetap di Selat Hormuz. Sebab, Teheran menganggap bahwa Selat Hormuz merupakan wilayah teritorialnya sehingga mereka berhak memungut tarif untuk semua kapal yang ingin berlayar di sana. Padahal, rencana itu sudah dikecam banyak pihak, termasuk oleh AS, karena Selat Hormuz merupakan perairan internasional.
Usulan yang diajukan Oman ke Iran soal tarif di Selat Hormuz ini juga sudah mendapatkan dukungan dari negara-negara Teluk. Jika usulan ini diterima, pelayaran di Selat Hormuz tidak akan lagi dikontrol oleh Iran. Namun, kapal-kapal yang melintas di selat tersebut tetap diwajibkan untuk membayar tarif sukarela sesuai kemampuan mereka.
Usulan yang diberikan Oman ke Iran tadi terinspirasi dari sistem yang diberlakukan di Selat Malaka. Selat Malaka sendiri merupakan perairan internasional yang ada di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selat ini menjadi jalur andalan perdagangan internasional di Kawasan Asia Tenggara.
Di Selat Malaka, perusahaan pelayaran berkontribusi secara sukarela untuk menjaga keamanan lalu lintas kapal. Jadi, perusahaan-perusahaan pelayaran saling menyumbang dana sesuai kemampuan masing-masing untuk memasang buoy dan mercusuar. Kontribusi sukarela ini bertujuan agar lalu lintas kapal di Selat Malaka bisa terjaga dan tetap aman.
Usulan Oman soal penerapan tarif sukarela di Selat Hormuz tadi ditanggapi oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Menurut IMO, Oman saat ini belum menyampaikan usulan tarif tersebut kepada mereka. Oleh karena itu, usulan tersebut tidak bisa diterapkan. Sebab, setiap usulan terkait manajemen pelayaran internasional harus disampaikan ke IMO terlebih dahulu sebelum diterapkan di lapangan.
"Setiap usulan untuk rute pelayaran baru atau langkah-langkah manajemen lalu lintas harus diajukan ke IMO untuk dipertimbangkan oleh negara-negara anggota," kata seorang juru bicara IMO yang tidak disebut namanya, seperti dilansir Jerusalem Post.