Kedua negara juga terus berselisih mengenai program nuklir Iran. Pejabat AS dan Israel mengklaim bahwa Iran memindahkan ribuan sentrifugal pengayaan uranium ke fasilitas bawah tanah di Gunung Kolang di Iran tengah, atau yang dikenal sebagai Gunung Pickaxe. Langkah ini dilakukan setelah serangan terhadap situs nuklirnya tahun lalu. Namun, Teheran membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai dalih yang dibuat-buat Washington untuk membenarkan agresi, penghancuran, dan sabotase.
Korsel Belum Diminta AS untuk Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) membantah laporan bahwa Amerika Serikat (AS) meminta Seoul mengerahkan kapal perang ke Selat Hormuz di tengah meningkatnya konflik AS dan Iran. Penasihat Keamanan Nasional, Wi Sung-Iac, mengatakan bahwa Seoul tidak menerima permintaan baru dari Washington terkait pengerahan aset militer.
"Apakah kami menerima permintaan baru dari AS? Tidak, kami belum menerimanya," kata Wi dalam konferensi pers pada Rabu (22/7/2026), dikutip dari Korea Herald.
Pernyataan tersebut membantah laporan harian Dong-A Ilbo yang menyebut pemerintahan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini meminta Korsel mengirim kapal perang sebagai bagian dari upaya mengamankan Selat Hormuz.
1. Korsel menyatakan siap berkontribusi untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka

Meski begitu, Wi menegaskan bahwa negaranya tetap berkomitmen memberikan kontribusi nyata, guna menjaga kebebasan navigasi di jalur pelayaran strategis tersebut. Sebab, rute tersebut menjadi jalur utama pasokan energi global dan sangat penting bagi kepentingan nasional Negeri Ginseng.
Menurutnya, pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi, termasuk aspek hukum domestik dan kemampuan operasional Angkatan Laut, apabila diperlukan kontribusi lebih lanjut. Wi juga mengatakan bahwa Washington telah lama mendorong pembentukan koalisi internasional untuk mengamankan Selat Hormuz, termasuk dalam kerangka Maritime Freedom Construct, dan Seoul selama ini merespons secara positif. Namun, ia menegaskan tidak ada perkembangan baru terkait permintaan spesifik dari AS.
2. Korsel berkomitmen penuh pada konsultasi keamanan dengan AS

Sebelumnya, Korsel telah bergabung dalam misi keamanan maritim multinasional yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis, guna melindungi kebebasan navigasi di kawasan tersebut, serta upaya terkait di Dewan Keamanan PBB.
Dalam konferensi pers yang sama, Wi memastikan konsultasi keamanan Seoul-Washington tetap berjalan normal meski masih terdapat sejumlah isu bilateral yang belum terselesaikan. Ini termasuk pembahasan investasi Korsel di AS dan pelaksanaan kesepakatan keamanan bilateral yang dicapai pada 2025.
Pernyataan Seoul tersebut disampaikan ketika ketegangan antara Washington-Teheran terus meningkat, di mana kedua negara memperkeras retorika mereka satu sama lain dan saling melancarkan serangan.
3. Eskalasi ketegangan Timur Tengah, Trump ancam serang infrastruktur sipil Iran

Baru-baru ini, Trump memperingatkan di media sosial bahwa setiap serangan Iran terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz akan dibalas dengan serangan terhadap infrastruktur sipil Iran, termasuk jembatan dan pembangkit listrik, kecuali Teheran kembali ke meja perundingan untuk membahas upaya mengakhiri konflik Timur Tengah.
"Mulai sekarang, setiap kali Iran menembaki kapal di Selat Hormuz, baik itu dengan rudal, roket, drone, atau perangkat dan senjata lainnya, AS akan membom dan menghancurkan satu jembatan atau pembangkit listrik, termasuk yang terletak di dekat atau di dalam ibu kota Teheran," kata Trump di Truth Social pada 22 Juli 2026.
Iran melalui kantor berita Tasnim mengutip seorang pejabat militer yang menyatakan bahwa negaranya akan membalas setiap serangan terhadap infrastrukturnya dengan menargetkan fasilitas penting yang terkait dengan kepentingan AS.
"Tidak ada aktivitas nuklir yang terjadi di sana," kata Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dikutip dari NHK News.
Meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz, terus menjadi perhatian negara-negara pengimpor energi, termasuk Korsel. Hal ini karena berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia dan memicu gejolak pasar energi global.



















