PBB Desak Dunia Berhenti Berdagang dengan Israel

Laporan yang menjadi dasar seruan ini berjudul "Dari ekonomi pendudukan ke ekonomi genosida". Dokumen tersebut menguraikan bagaimana kekerasan terhadap warga Palestina telah menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan bagi banyak pihak.

Laporan itu menyebut industri militer, sebagai tulang punggung ekonomi Israel, telah menjadikan wilayah konflik sebagai tempat uji coba senjata. Perusahaan-perusahaan pertahanan dituduh meraup untung besar dari 85 ribu ton bahan peledak yang telah dijatuhkan di Gaza.

Program jet tempur F-35 yang dipimpin oleh Lockheed Martin menjadi salah satu contoh yang disorot. Israel dilaporkan menjadi negara pertama yang menggunakan pesawat tempur canggih tersebut dalam "mode buas" dengan daya angkut bom yang masif.

Sejak konflik, Bursa Efek Tel Aviv tercatat telah melonjak lebih dari 200 persen dan meraup keuntungan pasar lebih dari 220 miliar dolar AS (sekitar Rp3,5 kuadriliun). Albanese menyoroti bagaimana kondisi ini sangat kontras dengan yang dialami warga Palestina.

"Satu bangsa diperkaya, satu bangsa dihapus. Jelas, bagi sebagian orang, genosida itu menguntungkan," tutur Albanese, dilansir Al Jazeera.

Keterlibatan korporat tidak hanya terbatas pada sektor militer, namun juga merambah ke industri teknologi. Raksasa teknologi seperti Microsoft, Amazon, dan Palantir dituduh menyediakan sistem pengawasan massal serta teknologi untuk membantu misi perang Israel.

Sektor lain seperti industri alat berat juga ikut terseret, dengan nama seperti Caterpillar dan Hyundai yang disebut memasok mesin untuk perusakan properti. Institusi keuangan global, termasuk BNP Paribas dan Barclays, dituduh membantu pendanaan perang dengan menjamin emisi obligasi pemerintah Israel, dilansir The Guardian.

Laporan itu memperingatkan bahwa semua perusahaan tersebut berisiko terlibat dalam kejahatan perang. Albanese berargumen bahwa jika perusahaan telah melakukan investigasi, mereka seharusnya sudah memisahkan diri dari ekonomi Israel.

Volvo Group, salah satu perusahaan yang disebut, membantah tuduhan tersebut.

"Volvo tidak sependapat dengan kritik Albanese yang kami yakini didasarkan pada informasi yang tidak memadai dan sebagian tidak benar. Kami berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan terus bekerja untuk memperkuat investigasi kami," kata pihak Volvo, dikutip dari BBC.

Di dalam ruang sidang Dewan HAM PBB, pidato Albanese disambut dengan tepuk tangan dari para delegasi. Dukungan terutama datang dari negara-negara anggota yang berasal dari kawasan Afrika, Asia, dan Arab.

Irlandia menyatakan bahwa pihak mereka sedang mengusahakan legislasi untuk melarang impor semua produk dari permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Sebaliknya, AS sebagai sekutu Israel mengecam laporan tersebut. Pemerintah AS menuduh Albanese telah melancarkan kampanye perang politik dan ekonomi terhadap Amerika dan dunia.

Melansir Strait Times, Israel membantah tuduhan genosida dan merasa berhak untuk membela diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

"Laporan ini tidak berdasar secara hukum, memfitnah, dan merupakan penyalahgunaan jabatan yang terang-terangan. Laporan ini akan bergabung dengan tong sampah sejarah," bunyi pernyataan Israel.