Palestina Desak Korporasi Global Tinjau Hubungan Bisnis Permukiman

Kantor HAM PBB menyatakan bahwa pembaruan basis data tersebut mencakup 214 perusahaan dari 11 negara yang terlibat dalam kegiatan tertentu terkait pemukiman. Dilansir Anadolu Agency, sebanyak 61 di antaranya merupakan badan usaha yang baru ditambahkan ke dalam daftar. Di sisi lain, lima perusahaan yang sebelumnya terdaftar telah dihapus setelah pihak PBB menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa keterlibatan mereka dalam aktivitas tersebut telah berakhir.

Ibrahim Khraishi menyampaikan bahwa banyak entitas dari 214 daftar tersebut merupakan perusahaan Israel yang memiliki hubungan dengan berbagai perusahaan di banyak negara di seluruh dunia. "Sangat jelas pada saat ini bahwa banyak entitas dari 214 dalam daftar tersebut adalah perusahaan Israel yang memiliki hubungan dengan berbagai perusahaan di banyak negara di seluruh dunia," ujar Khraishi kepada Dewan HAM PBB. Dia menegaskan, "Setiap entitas yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Israel ini perlu meninjau kembali hubungan tersebut."

Utusan Palestina menyambut baik keputusan sejumlah perusahaan yang telah menarik diri dari aktivitas terkait pemukiman. Langkah penarikan tersebut mencakup beberapa pihak yang membatalkan kontrak yang sebelumnya telah ditandatangani. Seiring dengan perkembangan itu, Khraishi meminta Kantor HAM PBB untuk memperbarui basis data pemantauan tersebut secara berkala setiap tahun.

Sementara itu, perwakilan Israel tercatat tidak hadir di ruangan saat pembaruan data tersebut dipresentasikan kepada dewan. Dilansir TRT World, Israel juga tidak menggunakan hak jawabnya sebagai negara yang bersangkutan dalam agenda pertemuan tersebut.

Pada forum yang sama, Perwakilan Tetap Spanyol untuk PBB di Jenewa melontarkan kritik keras terhadap tindakan Israel kepada populasi sipil. Spanyol menuduh Israel "secara sistematis melanggar hak-hak mendasar populasi sipil, membuat mereka menderita dehumanisasi yang tidak dapat ditoleransi melalui kampanye militer, agresi oleh gerombolan pemukim, penghancuran rumah, infrastruktur penting, serta mata pencaharian dalam konteks ketiadaan kepastian hukum secara total."

Utusan Spanyol tersebut mendesak Israel untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB, bekerja sama dengan mekanisme HAM PBB, dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai kekuatan pendudukan.

Spanyol juga menuntut agar langkah yang mengarah pada aneksasi de facto di wilayah pendudukan segera dibatalkan oleh Israel. "Kami menegaskan kembali seruan kami kepada pemerintah Israel untuk menarik diri dari semua wilayah pendudukan Arab, termasuk dari Dataran Tinggi Golan, dan menarik pasukan militer mereka dari seluruh wilayah Lebanon," kata perwakilan Spanyol. Dia menambahkan bahwa solusi dua negara merupakan "satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi."