Jakarta, IDN Times - Parlemen Hungaria, pada Senin (15/6/2026) resmi membatasi masa jabatan perdana menteri (PM) di negaranya menjadi 8 tahun. Langkah ini untuk memastikan bahwa mantan PM Hungaria, Viktor Orban tidak dapat terpilih lagi menjadi pemimpin di Hungaria.
Dilansir Politico, amandemen ini sudah disetujui oleh 135 anggota parlemen dan hanya 50 yang menolak. Perubahan kebijakan ini disebut penting untuk mengembalikan demokrasi di Hungaria.
Salah seorang anggota parlemen, Marton Mellethei-Barna mengatakan bahwa kebijakan ini sebagai restorasi hukum. Amandemen ini untuk merekonstruksi demokrasi dan pilar-pilar konstitusional.
Langkah ini sebagai bagian dari janji PM Hungaria, Peter Magyar untuk mengembalikan demokrasi di Hungaria. Ia bersama Partai Tisza yang menjadi mayoritas di parlemen berusaha memberikan perubahan besar di Hungaria.
Kini, Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sudah diserahkan kepada Presiden Hungaria, Tamas Sulyok untuk disetujui. Namun, Sulyok adalah presiden yang ditunjuk oleh Orban yang dapat menghalangi perubahan di Hungaria.
Mantan PM Hungaria, Viktor Orban akhirnya kembali terpilih menjadi kepala Partai Fidesz dalam kongres ke-32 di Budapest. Ia terpilih kembali meski partainya mengalami kekalahan dalam pemilihan umum (pemilu) parlemen sebelumnya.
Dalam kesempatan itu, Orban menyebut bahwa pemerintahannya sudah membangun kedaulatan politik, ekonomi, dan sistem kebudayaan. Menurutnya, Hungaria mampu mengurangi ketergantungan dari aktor asing dan memperkuat keputusan sesuai dengan kepentingan nasional.
Pada saat yang sama, Uni Eropa (UE) sudah menangguhkan lembaga beraliran sayap kanan, MCC Brussels yang terafiliasi dengan Orban. Keputusan ini setelah lembaga itu tidak mampu memberikan informasi finansial dan sumber pendanaannya.
Penangguhan ini membuat MCC Brussels tidak dapat mengikuti pertemuan antarinstitusi di UE. Terdapat dugaan bahwa lembaga yang dibentuk pada 2022 tersebut digunakan untuk menyebarkan propaganda rezim Orban di Hungaria dan Eropa.