PBB Perpanjang Embargo Senjata Sudan di Darfur Selama 1 Bulan

Duta Besar Amerika Serikat untuk Manajemen dan Reformasi PBB, Jeffrey Bartos, menyatakan perpanjangan singkat ini diajukan guna mengamankan waktu untuk melakukan reformasi substantif. Bartos menilai rezim sanksi yang telah berusia 20 tahun tersebut sudah usang dan tidak memadai dalam mengatasi situasi perang saat ini.

"Rezim sanksi saat ini sudah ketinggalan zaman lebih dari 20 tahun, dan tidak memadai untuk mengatasi kenyataan perang hari ini," kata Bartos.

Pemerintah Amerika Serikat mengusulkan perluasan embargo senjata ke seluruh penjuru Sudan guna mendesak pihak-pihak yang bertikai mengakhiri perang. Bartos juga meminta penguatan panel ahli serta penambahan kriteria sanksi untuk kekerasan seksual terkait konflik, penculikan tebusan, dan serangan terhadap personel kemanusiaan. Washington menegaskan penolakannya terhadap status quo setelah serangan udara baru-baru ini menghancurkan lebih dari 50 metrik ton bantuan Program Pangan Dunia di Kordofan Selatan.

Duta Besar Sudan untuk PBB, Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed, menolak pembatasan tersebut dan menilai embargo total bertentangan dengan Pasal 51 Piagam PBB mengenai hak membela diri. Dilansir Sudan Tribune, Mohamed menegaskan bahwa militer Sudan memiliki hak untuk memproduksi, memperoleh, dan mempertahankan senjata konvensional demi melindungi kedaulatan negara. Dia juga menyatakan bahwa sanksi PBB selama dua dekade justru menghambat penegakan hukum dan membiarkan kelompok bersenjata menjarah sumber daya.

Rusia yang memiliki hak veto secara terbuka menyatakan komitmennya untuk mencegah perluasan embargo senjata ke seluruh wilayah Sudan. Deputi Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Anna Evstigneeva, menegaskan Moskwa telah menetapkan batasan tegas selama perundingan tertutup. "Kami tidak akan membiarkan bahkan sedikit pun perluasan pembatasan oleh dewan terhadap Sudan," ujar Evstigneeva.

Evstigneeva mempertanyakan dorongan perluasan embargo di saat pasukan pemerintah tengah memegang keunggulan militer di lapangan. Dia menyatakan bahwa pemerintah di Khartoum bertindak sebagai penjamin perlindungan warga sipil dan institusi negara. Rusia pun mendesak perancang resolusi untuk mempertimbangkan usulan perpanjangan langsung selama satu tahun tanpa pembatasan baru.

Duta Besar China untuk PBB, Sun Lei, memperingatkan dewan agar tidak memaksakan pengesahan naskah resolusi yang masih memicu perselisihan. Sun menjelaskan bahwa Beijing mendukung perpanjangan teknis demi memberikan kesempatan tambahan bagi kelanjutan konsultasi diplomasi. Dia menegaskan bahwa sanksi tidak boleh menggantikan jalur diplomatik, serta mengingatkan bahwa perluasan langkah pemaksaan secara sewenang-wenang dapat memperburuk krisis kemanusiaan dan memicu perpecahan Sudan.

Dilansir Al Jazeera, konflik bersenjata antara tentara nasional Sudan dan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) sejak April 2023 telah menewaskan sedikitnya 59.000 jiwa. Pertempuran tersebut juga memaksa sekitar 13 juta orang mengungsi dan mendorong sebagian wilayah Sudan jatuh ke dalam bencana kelaparan. Dewan Keamanan PBB kembali menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayah Sudan di tengah situasi yang dinilai terus mengancam perdamaian kawasan.

sumber:

https://sudantribune.com/article/318628

https://www.aljazeera.com/news/2026/9/11/un-extends-partial-sudan-arms-embargo-for-a-month