Kuala Lumpur IDN Times - Zakir Naik dilarang untuk menyampaikan ceramah keagamaan di negara bagian Malaka, Malaysia. Larangan ini ditegaskan oleh Ketua Menteri Malaka, Adly Zahari, ketika dihubungi oleh media Malaysia, The Star Online, pada Senin (19/8).
Menurut Adly, pemerintah Malaka memutuskan warga India itu tidak diizinkan untuk berceramah karena khawatir terhadap adanya kerenggangan hubungan antar ras yang disebabkan oleh isi ceramahnya.
Zakir sendiri memegang kewarganegaraan permanen di Malaysia. Di negara asalnya, ia menjadi buron pihak berwajib atas tuduhan pencucian uang serta ujaran kebencian. Aktivitas Zakir pun baru-baru ini membuat Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, buka suara.
Dikutip dari New Straits Times, Mahathir menilai "cukup jelas" bahwa Zakir ingin berpartisipasi dalam politik rasial sehingga sudah melampaui batas. "Dia sedang mengaduk-aduk perasaan soal ras. Polisi harus menyelidiki apakah itu menyebabkan ketegangan, yang tentu saja, iya," ucapnya.
"Apa saja aksi yang kami ambil akan tergantung kepada aturan hukum karena pemerintah ini menghormati hukum," tambahnya.
Mahathir juga menegaskan bahwa walau Zakir punya status kewarganegaraan permanen, tapi ia tidak boleh terlibat dalam politik. "Anda boleh berceramah [soal agama]. Akan tetapi, ia tidak sedang melakukan itu," kata Mahathir.
"Dia bicara soal orang Tionghoa sebaiknya kembali ke Tiongkok dan warga India kembali ke India. Saya tak pernah mengatakan itu, tapi dia melakukannya. Ini namanya politik." Berbagai kecaman muncul usai Zakir menyampaikan ceramahnya di Kota Baru, Malaysia, pada Kamis lalu (15/8).
Dalam ceramahnya, Zakir menyinggung soal kabar deportasinya dari Malaysia ke India. Menurutnya, warga Tionghoa di Malaysia sebaiknya "kembali" ke Tiongkok lebih dulu karena mereka adalah "tamu lama".
Ia juga mengatakan warga Hindu di Malaysia lebih punya hak dibandingkan Muslim di India. Kemudian, Zakir menuding penganut Hindu di Malaysia lebih loyal kepada Perdana Menteri Narendra Modi dibandingkan Mahathir.
Hingga hari ini, sebanyak tujuh negara bagian menyatakan telah menutup kesempatan bagi Zakir untuk berceramah di ruang publik. Tujuh negara bagian itu adalah Malaka, Johor, Penang, Kedah, Selangor, Perlis dan Serawak. Menurut departemen agama di Johor (JAIJ), pihaknya tak pernah mengizinkan Zakir melakukan ceramah di sana.
"Setiap penceramah keagamaan wajib mendapatkan persetujuan dari JAIJ sebelum mereka diperbolehkan berceramah. Ini untuk memastikan bahwa penceramah tidak mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan akidah," kata direktur departemen, Datuk Md Rofiki A. Shamsudin.
Sedangkan pemerintah Serawak bertindak lebih ekstrem karena melarang Zakir untuk menginjakkan kaki di negara bagian tersebut sejak 2017 lalu. Jumat kemarin (16/8) pemerintah membenarkan bahwa alasan pelarangan tersebut adalah karena Zakir menunjukkan potensi ancaman terhadap keharmonisan etnis dan agama di sana.