Jakarta, IDN Times - Kepolisian Hong Kong menangkap lima pengelola toko buku independen pada Rabu (15/7/2026). Mereka ditahan atas dugaan pelanggaran hukum terkait penyebaran konten hasutan.
Operasi ini menarik perhatian publik karena berdampak pada ketersediaan ruang baca alternatif bagi warga. Meski demikian, pemerintah setempat menegaskan bahwa tindakan tersebut penting untuk menjaga stabilitas kota.
Polisi menggeledah dua toko buku di distrik Mong Kok, yaitu Have A Nice Stay dan Greenfield Book Store. Dari operasi ini, petugas menahan tiga wanita dan dua pria berusia antara 30 hingga 59 tahun. Petugas juga menyita beberapa kotak berisi buku sebagai barang bukti. Tindakan hukum ini bermula dari laporan bea cukai yang mendeteksi kiriman buku impor mencurigakan dari luar negeri.
Buku-buku tersebut dituduh mengandung materi yang dapat memicu kebencian terhadap pemerintah dan lembaga peradilan. Salah satu yang disita adalah karya jurnalis Emily Feng yang membahas masalah identitas di bawah pemerintahan China modern.
"Penjual buku bertanggung jawab memastikan barang dagangan mereka tidak mengancam keamanan nasional," ujar Sekretaris Keamanan Hong Kong, Chris Tang.
Industri buku independen di Hong Kong terus menyusut sejak pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional pada tahun 2020. Sebelumnya, toko-toko ini menjadi wadah aktif untuk diskusi warga dan kegiatan lokakarya.
Namun, ketidakpastian aturan hukum membuat banyak pemilik memilih untuk menutup usaha mereka. Toko buku Have A Nice Stay bahkan sudah berencana tutup sebelum penggerebekan terjadi karena aturan yang dinilai abu-abu.
"Kemampuan kami terbatas. Kami tidak mungkin memeriksa setiap buku dan menilai mana yang melanggar aturan," kata pengelola toko buku Have A Nice Stay.
Kasus ini menjadi operasi penertiban ketiga yang menyasar toko buku independen dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, pemilik toko buku Book Punch dan Hunter Bookstore juga ditangkap atas tuduhan serupa.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional mengkritik penangkapan tersebut. Mereka menilai penerapan undang-undang keamanan nasional kini meluas hingga membatasi kebebasan berpikir masyarakat.
Amnesty International mendesak otoritas Hong Kong untuk menghentikan pidana terhadap aktivitas sipil yang damai. Deputi Direktur Regional Asia Amnesty International, Sarah Brooks, menyoroti ancaman terhadap kebebasan ini.
"Peningkatan serangan terhadap toko buku independen menunjukkan kenyataan pahit di kota ini. Seseorang bisa dipidana hanya karena buku yang ada di tokonya," kata Brooks, dikutip dari Associated Press.
Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) juga menuntut pembebasan para tersangka. Mereka menilai operasi ini sengaja menargetkan ekosistem media dan literatur independen.
"Menggunakan undang-undang keamanan nasional untuk menyasar toko buku yang dikelola jurnalis adalah serangan nyata terhadap kebebasan pers dan penerbitan," pungkas Direktur Asia-Pasifik CPJ, Beh Lih Yi.