Kementerian Kehakiman Italia akan membebaskan 10 ribu narapidana yang memenuhi syarat.
Narapidana yang dihukum atas kejahatan berat tidak masuk dalam skema pembebasan ini.
Penjara di Italia sudah terlalu penuh.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Kehakiman Italia mengumumkan rencana besar untuk mengatasi kepadatan di lembaga pemasyarakatan negara tersebut. Salah satunya adalah kemungkinan pembebasan hingga 10 ribu orang yang memenuhi syarat dari total populasi narapidana.
Pengumuman tersebut disampaikan pada Selasa malam (15/7/2025), dengan menegaskan bahwa puluhan ribu narapidana akan dipertimbangkan untuk menjalani hukuman alternatif di luar penjara, seperti tahanan rumah atau masa percobaan.
Kementerian Kehakiman Italia menjelaskan bahwa sebanyak 10.105 narapidana dinyatakan berpotensi memenuhi syarat untuk mendapatkan langkah alternatif dengan ketentuan khusus. Mereka yang dianggap layak adalah narapidana dengan sisa masa hukuman kurang dari dua tahun, telah menjalani vonis yang final, serta tidak memiliki pelanggaran disiplin serius dalam dua belas bulan terakhir.
Dalam pernyataannya, kementerian menjelaskan bahwa mereka yang dihukum atas kejahatan berat seperti terorisme, kejahatan terorganisir, pemerkosaan, perdagangan manusia, dan penculikan tidak akan masuk dalam skema pembebasan ini. Disampaikan pula, langkah ini bertujuan untuk memberikan solusi sementara terhadap kondisi penjara yang kronis dan penuh sesak.
"Langkah yang kami ambil ini bersifat selektif dan dengan syarat ketat, guna memastikan keamanan publik tetap terjaga," ungkap pernyataan resmi Kementerian Kehakiman, dikutip Al Arabiya English.
Data resmi menunjukkan bahwa jumlah narapidana di Italia mencapai 62.728 orang, jauh melebihi kapasitas resmi yang hanya 51.300 orang. Hal ini berarti tingkat hunian mencapai 122,3 persen dari kapasitas maksimal, menandai Italia sebagai salah satu negara dengan kepadatan penjara terburuk di Eropa.
Menurut basis data World Prison Brief yang diperbarui pada akhir Juni 2025, kepadatan penjara di Italia kerap berada di atas 120 persen, bahkan beberapa fasilitas mencapai lebih dari 200 persen dari kapasitas normalnya. Situasi ini telah memicu keprihatinan nasional, termasuk meningkatnya kasus bunuh diri di dalam penjara serta keluhan tentang suhu panas ekstrem tanpa fasilitas pendingin pada musim panas tahun ini.
Dalam laporan pada Rabu (16/7/2025), disebutkan bahwa kepadatan yang sangat tinggi ini membuat pemerintah dikecam oleh lembaga pengawas hak asasi manusia. Presiden Italia Sergio Mattarella, minggu lalu juga sempat meminta tindakan konkret dari pemerintah untuk menanggulangi krisis di lembaga pemasyarakatan.
Kementerian Kehakiman Italia menyatakan bahwa langkah pembebasan narapidana tidak akan dilakukan sekaligus. Sebuah satuan tugas khusus telah dibentuk untuk bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan dan hakim pengawas agar proses seleksi berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.
"Dalam waktu dekat, tim kami akan mengadakan pertemuan mingguan guna menyeleksi setiap kasus secara individual dan akan menyampaikan laporan resmi pada September 2025," ujar pernyataan kementerian.
Sementara itu, langkah ini disambut dengan sikap hati-hati dari berbagai pihak, mengingat isu pembebasan narapidana sangat sensitif secara politik di Italia.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia menyatakan bahwa solusi jangka panjang tetap diperlukan, terutama dalam meningkatkan fasilitas penjara dan memperluas penggunaan hukuman non-penjara demi menjamin reintegrasi sosial narapidana.