Pertama Kali sejak 1969, Oscar Tidak Ditayangkan di Hong Kong

29 Mar 2021, 19:45 WIB

msn.com/Charles Eshelman

Jakarta, IDN Times – Acara Penghargaan Oscar tidak akan ditayangkan di Hong Kong untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad. Penyiar lokal acara itu, TVB, telah mengonfirmasi hal itu pada Senin (29/3/2021).

TVB telah menayangkan acara tersebut di Hong Kong setiap tahun sejak 1969 dan disiarkan secara gratis di saluran berbahasa Inggrisnya. Namun pengumuman itu berarti tidak akan ada saluran yang menayangkan penghargaan bergengsi itu bulan depan di Hong Kong.

“Itu murni keputusan komersial bahwa kami memutuskan untuk tidak menayangkan Oscar tahun ini,” kata juru bicara TVB kepada AFP, mengutip Channel News Asia.

1. Anjuran pemerintah

(Pemuda Hong Kong berunjuk rasa dan memperingati hari penyerahan Hong Kong ke Tiongkok) ANTARA FOTO/REUTERS/Tyrone Siu

Keputusan itu diambil setelah Bloomberg News melaporkan awal bulan ini bahwa departemen propaganda Partai Komunis Tiongkok telah memerintahkan media yang dikendalikan negara untuk mengesampingkan penghargaan tersebut dan tidak menayangkan upacara secara langsung.

Penyebabnya diyakini karena nominasi “Do Not Split”, sebuah film dokumenter pendek tentang protes pro-demokrasi Hong Kong, serta kritik atas sutradara AS kelahiran China Chloe Zhao yang membuat film “Nomadland”.

2. Kritik media

oscars.org

Media pemerintah sejak itu menerbitkan artikel-artikel yang mengkritik dokumenter tersebut, sementara para nasionalis di dunia maya menyerang Zhao atas komentar yang dia buat bertahun-tahun yang lalu yang dianggap kritis terhadap Tiongkok.

Penyiar negara, CCTV, yang telah menayangkan upacara Oscar sebelumnya, belum mengonfirmasi apakah mereka akan menayangkan acara tersebut tahun ini.

3. Hubungan Tiongkok dan Hong Kong

Para anggota kepolisian Hong Kong saat memantau situasi jalannya protes besar-besaran yang berlangsung di Hong Kong. (Twitter.com/TomMackenzieTV)

Hong Kong, yang meski adalah bagian dari Tiongkok, merupakan wilayah semi-otonom yang memiliki lebih banyak kebebasan di bawah aturan “satu negara, dua sistem”.

Tapi, belakangan kondisi tersebut berubah. Sejak protes demokrasi yang besar dan sering kali disertai kekerasan terjadi pada 2019, Tiongkok telah bergerak untuk membasmi oposisi, termasuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang dianggap banyak pihak mematikan demokrasi di kota tersebut.

Di bawah aturan itu, banyak tindakan telah diambil. Termasuk tidak menayangkan film dokumenter tersebut dan membatalkan pameran fotografi pers di universitas. Sebuah museum seni kontemporer yang akan segera dibuka juga mengatakan akan mengizinkan petugas keamanan untuk memeriksa koleksinya.