Perketat Perbatasan, Korut Disebut Tanam 960 Ribu Ranjau di DMZ
- Militer Korea Selatan melaporkan Korea Utara menanam sekitar 960 ribu ranjau antipersonel baru di DMZ sejak awal 2024 untuk memperketat perbatasan.
- Aktivitas penanaman ranjau memicu gesekan di Garis Demarkasi Militer; ledakan 21 September melukai tiga tentara Korea Selatan dan memicu protes ke Dewan Keamanan PBB.
- Korea Utara juga memperkuat dinding, kawat berduri, dan jalur taktis serta memutus fasilitas penghubung; total ranjau di DMZ diperkirakan mendekati tiga juta butir.
Jakarta, IDN Times - Militer Korea Selatan mengungkapkan bahwa pihak Korea Utara telah menanam sekitar 960 ribu ranjau darat baru di sepanjang kawasan Zona Demiliterisasi (DMZ) sejak awal 2024. Penanaman bahan peledak secara masif tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi pertahanan Pyongyang untuk membentengi sekaligus menutup akses perbatasan dengan Korea Selatan.
Informasi pertahanan ini disampaikan secara resmi kepada Majelis Nasional Korea Selatan pada Jumat (23/10/2026) melalui Komite Pertahanan dan Intelijen. Laporan tersebut menyoroti langkah percepatan militerisasi yang secara drastis meningkatkan kepadatan sebaran peledak aktif di kawasan perbatasan kedua negara.
1. Peningkatan gesekan militer akibat pemasangan ranjau di perbatasan
Pihak intelijen militer Seoul mendeteksi adanya mobilisasi tentara Korea Utara di dekat Garis Demarkasi Militer (MDL) untuk menanam sekitar 960 ribu ranjau antipersonel baru dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Aktivitas militer ini kerap memicu gesekan di lapangan, sehingga tentara Korea Selatan berulang kali menyiarkan peringatan serta melepaskan tembakan peringatan setiap kali ada pergerakan pasukan yang mendekati garis batas.
Situasi di perbatasan kian memanas setelah terjadi insiden ledakan ranjau pada 21 September lalu yang melukai tiga tentara Korea Selatan, dengan dua orang di antaranya menderita cedera berat. Hasil penyelidikan gabungan antara militer Seoul dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC) memastikan bahwa ledakan tersebut dipicu oleh ranjau milik Korea Utara yang berada di sisi selatan garis demarkasi. Atas insiden tersebut, pemerintah Korea Selatan telah melayangkan protes resmi ke Dewan Keamanan PBB, meski pihak Pyongyang menolak tuduhan tersebut.
2. Langkah Korea Utara memperkuat pembatas fisik di perbatasan
Kebijakan penanaman ranjau ini berakar dari arahan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, yang menetapkan status hubungan antar-Korea sebagai dua negara yang saling bermusuhan. Penetapan status tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh militer Korea Utara dengan memperkuat berbagai struktur pembatas fisik di sepanjang garis perbatasan.
Sejak April 2024, tentara Korea Utara terpantau mendirikan dinding penahan tank, membuka jalur jalan taktis, memasang barikade kawat berduri tambahan, serta membersihkan vegetasi guna membuka ruang pandang dan bidang tembak yang lebih luas.
Selain memperkuat barikade fisik, pemerintah Pyongyang juga memutus berbagai fasilitas simbolis rekonsiliasi, seperti membongkar jalur rel kereta api serta jalan raya penghubung Jalur Gyeongui dan Donghae. Langkah penutupan perbatasan ini turut diiringi dengan ancaman penempatan persenjataan taktis dan pengaktifan kembali pengeras suara propaganda ke arah wilayah selatan, yang semakin mempersempit peluang terjalinnya dialog diplomatik.
3. Estimasi lonjakan jumlah ranjau darat di kawasan DMZ
Sebelum terjadinya penanaman massal sejak 2024, kawasan DMZ diperkirakan telah memuat sekitar dua juta ranjau darat sisa Perang Korea (1950–1953) serta ranjau pertahanan yang dipasang oleh militer Korea Selatan. Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, mengonfirmasi perkiraan data tersebut dalam sidang audit parlemen dan menyebutkan bahwa jumlah ranjau di zona penyangga selebar empat kilometer tersebut relatif stabil sejak era 1970-an.
Namun, penambahan sekitar 960 ribu ranjau baru oleh pihak Korea Utara membuat hampir separuh bahan peledak aktif di kawasan DMZ tertanam hanya dalam dua tahun terakhir. Akumulasi ini mendorong estimasi total ranjau di perbatasan kini mendekati angka tiga juta butir, yang dinilai kian membahayakan keselamatan personel pengamanan perbatasan serta mempersulit upaya normalisasi kawasan di masa mendatang.
