Pimpinan Senat Meksiko Ajukan UU untuk Atur Media Sosial

Sejak AMLO menggaungkan pendapatnya untuk melawan perusahaan media sosial, pejabat-pejabat pentingnya telah melakukan kontak dengan beberapa negara, termasuk diantaranya negara-negara Eropa, Amerika Latin dan Asia Tenggara.

Kini, sepertinya upaya AMLO tersebut semakin nyata ketika ketua mayoritas pemimpin senat negara tersebut sepakat untuk membuat rancangan undang-undang (RUU) yang akan mengatur media sosial.

Melansir dari kantor berita Reuters, dalam RUU yang disebut sebagai reformasi undang-undang telekomunikasi federal yang direncanakan, regulator telekomunikasi Meksiko akan memiliki wewenang melakukan pengawasan dan menetapkan kerangka kerja untuk penangguhan dan penghapusan akun media sosial.

Ricardo Monreal yang memimpin partai MORENA milik AMLO di majelis tinggi adalah orang yang mengusulkan undang-undang tersebut. Kini mereka sedang mencari komentar dari publik tentang rencana pembuatan undang-undang.

Media sosial di Meksiko yang paling ramai adalah Facebook. Meskipun media sosial lain seperti Twitter juga ada penggunanya, tapi Facebook adalah media sosial yang paling digemari. Bahkan Presiden AMLO juga lebih sering menggunakan Facebook dari pada media sosial lainnya.

Dalam usulan RUU reformasi media sosial, ada dua poin penting yang diajukan oleh Ricardo Monreal. Melansir dari laman BN Americas, dua poin penting tersebut adalah masalah keuntungan dan kebebasan berbicara.

Monreal berpendapat, semakin banyak pengguna yang bergabung “dengan platform media sosial, semakin mahal ruang iklan yang bisa dijual.” Hal tersebut akan berdampak kepada hasil pendapatan perusahaan yang semakin besar.

Kemudian, dia menyatakan bahwa mengatur media sosial “bukan bersinonim untuk melakukan penyensoran.” Tapi Monreal akan menjelaskan kepada senat atas prinsip jaminan kebebasan berbicara dan berekspresi.

Hal-hal terkait konten ilegal, atau yang tidak pantas untuk diunggah ke media sosial, negara dan perusahaan memiliki kewajiban untuk menghapus konten tersebut. Sampai sejauh ini, pihak perwakilan dari Facebook dan Twitter menolak atau belum berkomentar.

Ketika Facebook melakukan peblokiran terhadap Trump, salah satu orang paling vokal untuk melawan perusahaan media sosial tersebut adalah Presiden AMLO. Menurut Associated Press, AMLO berpendapat bahwa perusahaan tidak memiliki hak untuk memutuskan siapa yang dapat berbicara.

AMLO pernah melontarkan pernyataan retoris yakni “Bagaimana bisa sebuah perusahaan dapat bertindak seolah-olah itu semua (mereka) kuat, mahakuasa, sebagai semacam Inkuisi Spanyol tentang apa yang diungkapkan?”

Mateusz Morawiecki, Perdana Menteri Polandia, juga menyerukan untuk membuat peraturan baru yang akan mengatur media sosial di Uni Eropa (UE) usai kasus Trump. Dia mengatakan bahwa “pemilik perusahaan raksasa tidak boleh memutuskan pandangan mana yang benar dan mana yang tidak.”

Pada pertengahan bulan Januari 2021 itu pula, AMLO pernah membuat postingan di Facebook, mengundang para pengikutnya untuk beralih ke Telegram. Namun sejauh ini AMLO sendiri belum berpikir apakah akan mencoba platform media sosial lain. Jubir Presiden Meksiko, Ramirez Cuevas mengatakan akun Facebook AMLO dikelola oleh presiden sendiri.