PM Italia Giorgia Meloni Dilaporkan ke ICC soal Genosida Gaza

08 Okt 2025, 15:03 WIB

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni (governo.it, CC BY 3.0 IT <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/deed.en>, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

PM Italia Giorgia Meloni dilaporkan ke ICC atas dugaan genosida Gaza
Israel dan Netanyahu juga jadi buronan ICC, perang Gaza masih berlanjut
Hubungan Italia-Israel rumit, tekanan publik meningkat terkait sikap pemerintah terhadap konflik di Gaza

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, sedang menjadi sorotan dunia. Dia bersama dua menterinya dilaporkan ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan keterlibatan dalam genosida Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Dalam sebuah wawancara, Meloni mengonfirmasi bersama Menteri Pertahanan Guido Crosetto, dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani masuk dalam laporan tersebut.

"Saya tidak percaya ada kasus lain seperti ini di dunia atau dalam sejarah," kata Meloni, dikutip CNN, Rabu (8/10/2025).

Meski begitu, Meloni enggan mengungkap siapa yang melaporkannya ke ICC. Dia juga merasa tuduhan itu tidak berdasar karena menurutnya, Italia tidak memberikan izin baru untuk ekspor senjata ke Israel sejak 7 Oktober 2023.

Namun, tekanan publik di dalam negeri terus meningkat. Ratusan ribu warga Italia turun ke jalan menuntut pemerintahnya lebih tegas membela rakyat Palestina dan mengecam agresi brutal Israel di Gaza.

1. Israel dan Netanyahu juga jadi buronan ICC

Sejumlah perwakilan negara walk out dari Ruang Sidang PBB saat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berpidato (YouTube United Nations)

Meloni bukan satu-satunya pemimpin dunia yang kini berhadapan dengan ICC. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, lebih dulu jadi buronan internasional, setelah Jaksa ICC, Karim Khan, mengeluarkan surat penangkapan bagi keduanya.

Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang dan genosida dalam operasi militer Israel di Gaza. ICC menilai mereka bertanggung jawab atas tewasnya puluhan ribu warga sipil, penghancuran fasilitas publik, hingga penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.

Israel menolak tuduhan itu mentah-mentah dan menyebut langkah ICC "aneh dan bermotif politik". Meski begitu, banyak negara dan lembaga HAM dunia justru mendukung langkah ICC sebagai bentuk keadilan bagi korban perang di Gaza.

2. Perang Gaza masih berlanjut

Seorang anak kecil berjalan di dalam Gaza selama perang Gaza-Israel untuk mendapatkan makanan (commons.wikimedia.org/Jaber Jehad Badwan)

Sudah dua tahun perang di Gaza berlangsung, sejak pecah pada 7 Oktober 2023. Serangan balasan Israel setelah serangan Hamas kala itu berubah jadi konflik panjang yang memakan lebih dari 67 ribu korban jiwa warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak.

Serangan udara dan darat Israel membuat Gaza luluh lantak. rumah sakit, sekolah, hingga tempat ibadah, ikut hancur. Warga sipil yang selamat kini menghadapi krisis kelaparan dan penyakit akibat blokade total Israel atas makanan, air, dan bahan bakar.

PBB menyebut Gaza sudah ‘tidak layak huni’, sementara Mahkamah Internasional (ICJ) menilai tindakan Israel berpotensi masuk kategori genosida. Beberapa negara seperti Afrika Selatan dan Turki pun telah menuntut Israel di forum internasional atas kejahatan kemanusiaan.

3. Hubungan Italia-Israel rumit

Bendera Italia (pexels.com/Ulrick Trappschuh)

Italia selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu dekat Israel di Eropa. Pemerintahan Meloni yang berhaluan sayap kanan sering menunjukkan dukungan politik terhadap Tel Aviv, meski dalam beberapa bulan terakhir mulai berhati-hati karena tekanan publik yang meningkat.

Di sisi lain, Italia juga masih punya hubungan baik dengan negara-negara Arab dan menjadi penyalur bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat kerja sama Uni Eropa. Meloni menyebut negaranya tetap mendukung two state solution (solusi dua negara) dan menyerukan gencatan senjata segera. Namun, bagi banyak warga Italia, sikap itu belum cukup.

"Kami ingin pemerintah memutus hubungan militer dan dagang dengan Israel. Itu satu-satunya cara menekan agresi," ujar salah satu demonstran di Roma, dikutip La Repubblica.