Eisenkot Ditunjuk Bentuk Pemerintahan Israel, Akhir Era Netanyahu?

Penunjukan Eisenkot menjadi pukulan bagi Netanyahu yang tengah berupaya mempertahankan jabatannya. Koalisi religius-nasionalis yang dipimpinnya kehilangan mayoritas dalam pemilu 27 Oktober, meski masih menjadi blok terbesar di parlemen.

Blok oposisi yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 dari total 120 kursi parlemen Israel. Sementara itu, kubu Netanyahu mengamankan 53 kursi. Kedua pihak masih membutuhkan dukungan tambahan untuk mencapai mayoritas minimal 61 kursi.

Dalam konsultasi partai dengan Herzog, Eisenkot memperoleh dukungan dari dua daftar politik yang didominasi warga Arab. Hasil tersebut membuat kedua kelompok berpotensi menjadi penentu dalam pembentukan pemerintahan berikutnya.

Namun, belum jelas apakah blok Eisenkot bersedia menerima dukungan dari daftar politik Arab tersebut untuk membentuk koalisi pemerintahan.

Eisenkot merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel yang menjabat pada 2015 hingga 2019. Pria berusia 66 tahun itu berupaya menyatukan masyarakat Israel setelah masa pemerintahan Netanyahu yang dinilai memecah belah dan mendorong negara tersebut semakin ke kanan.

Ia juga berjanji menindak tegas kelompok pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat yang menyerang warga Palestina. Eisenkot bahkan menyebut sejumlah serangan terbaru terhadap warga Palestina sebagai “teror Yahudi” yang didukung pemerintah Netanyahu.

Meski demikian, Eisenkot bukan tokoh yang mendukung perdamaian melalui pembentukan negara Palestina. Ia menentang pendirian negara Palestina dan berjanji mengakhiri kekuasaan Hamas di Jalur Gaza serta menghancurkan sayap militer kelompok tersebut.

Saat memimpin militer Israel dalam perang melawan Hizbullah pada 2006, Eisenkot juga merancang doktrin militer yang dikenal sebagai Dahiya Doctrine. Doktrin tersebut mengacu pada penggunaan kekuatan militer besar-besaran terhadap infrastruktur sipil di wilayah yang dikuasai Hizbullah, merujuk pada kawasan Dahiya di Beirut yang mengalami kerusakan parah selama perang.

Setelah menerima mandat dari Herzog, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk mengamankan dukungan minimal 61 anggota parlemen guna membentuk pemerintahan baru.

Jika belum berhasil, Herzog dapat memberikan tambahan waktu selama 14 hari. Setelah itu, presiden harus menawarkan mandat pembentukan pemerintahan kepada kandidat lain.

Apabila tidak ada pihak yang berhasil membentuk pemerintahan, Israel berpotensi kembali menggelar pemilihan umum.

Kebuntuan politik bukan hal baru bagi Israel. Negara tersebut bahkan telah menggelar lima kali pemilu antara 2019 hingga 2022 akibat berulang kali gagal membentuk pemerintahan yang stabil.