Netanyahu Tuding Negara Asing Suntik Uang di Pemilu Israel
- Netanyahu menuding negara asing menggelontorkan dana untuk memengaruhi pemilu Israel, tetapi audit Komite Pemilihan Pusat terhadap 9.069 TPS tidak menemukan bukti yang meragukan hasil pemilu.
- Pemilu parlemen 27 Oktober 2026 berakhir buntu karena blok pemerintah dan oposisi gagal meraih 61 kursi; Presiden Isaac Herzog berkonsultasi untuk menentukan pembentuk kabinet pertama.
- Penyelidikan dugaan dana asing menyeret tokoh Arab-Israel dan memicu tudingan persekusi politik, sementara Ra’am mendukung Gadi Eisenkot membentuk pemerintahan alternatif.
Jakarta, IDN Times – Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menuding sejumlah negara asing berkantong tebal telah menggelontorkan dana besar untuk memengaruhi hasil pemilihan umum (pemilu) Israel. Tuduhan tersebut disampaikannya melalui unggahan video di platform X pada Rabu (4/11/2026), sekaligus menyatakan dukungan terhadap penyelidikan yang diperintahkan Ketua Komite Pemilihan Pusat, Hakim Noam Solberg.
Dalam video berlatar bendera negara dan slogan Kantor Perdana Menteri, Netanyahu kembali menyoroti dugaan intervensi asing tersebut. Dikutip dari France 24, ia turut menyinggung penangkapan sejumlah orang yang kedapatan membawa amplop berisi uang tunai saat hari pemungutan suara, sebuah kejadian yang sebelumnya dikategorikan otoritas sebagai insiden lokal, serta menuding adanya aliran dana dari Qatar yang ironisnya pernah dikaitkan dengan para ajudannya sendiri.
Di tengah tudingan tersebut, Komite Pemilihan Pusat telah mengaudit 9.069 tempat pemungutan suara (TPS) menyusul masuknya sejumlah pengaduan. Hasil pemeriksaan itu tidak menemukan satu pun bukti yang dapat mempertanyakan keabsahan hasil pemilu.
1. Blok politik Israel gagal mengamankan mayoritas parlemen
ilustrasi ruang konferensi (pexels.com/Jan van der Wolf) Krisis politik Israel bermula ketika pemilihan parlemen pada 27 Oktober 2026 tak menghasilkan kemenangan yang jelas bagi kubu mana pun. Blok pemerintahan maupun oposisi sama-sama gagal memperoleh 61 kursi, jumlah minimum untuk membentuk pemerintahan di Knesset, parlemen Israel yang memiliki total 120 kursi.
Kebuntuan tersebut membuat Presiden Isaac Herzog mengambil peran dalam menentukan langkah pembentukan pemerintahan berikutnya. Ia mulai berkonsultasi dengan para pemimpin partai untuk memilih pihak yang memperoleh kesempatan pertama menyusun kabinet, sekaligus meminta para elite politik menunjukkan fleksibilitas dan kreativitas agar Israel tak perlu menghabiskan waktu serta biaya untuk kembali menggelar pemilu.
2. Netanyahu memperingatkan ancaman keamanan Israel
bendera Israel (pexels.com/Leon Natan) Dalam perkembangan politik tersebut, Netanyahu juga mengangkat persoalan keamanan yang menurutnya mengancam Israel dari luar maupun dalam negeri. Ia menyebut Iran beserta jaringan kelompok proksinya sebagai ancaman eksternal, sedangkan tekanan dari dalam dikaitkannya dengan keberadaan partai-partai Islamis yang dianggap berupaya mengikis identitas Yahudi dan melemahkan pertahanan negara.
Netanyahu menyampaikan pandangannya mengenai ancaman ekstremisme Islam yang dinilainya turut membahayakan Israel. Ia juga menghubungkan persoalan tersebut dengan kondisi sejumlah negara Eropa.
“Ekstremisme Islam adalah tantangan yang merobek negara-negara di Eropa saat ini. Itu adalah tantangan yang mengancam kita juga. Itu mengancam kita dari luar melalui Iran dan proksi-proksinya, dan dari dalam melalui partai-partai Islamis pendukung teroris,” katanya, dikutip Hindustan Times.
Ia turut memperingatkan bahwa pemerintahan yang mengandalkan dukungan partai-partai tersebut berisiko gagal menghadapi musuh dan justru menghancurkan Israel dari dalam. Sebagai jalan keluar, Netanyahu mengusulkan pembentukan pemerintahan nasional yang luas di bawah kendali partainya, Likud, dengan melibatkan blok nasional dan partai-partai Zionis lain yang bersedia bergabung, sembari mengkritik pemimpin oposisi yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan politik pribadi dibandingkan masa depan negara.
3. Blok Arab Israel menolak dugaan intervensi dana asing
ilustrasi intervensi dana asing (pexels.com/Karola G) Penyelidikan dugaan campur tangan asing turut menyeret badan keamanan internal Israel, Shin Bet, yang dilaporkan memeriksa dugaan penerimaan dana dari luar negeri senilai ratusan ribu shekel atau sekitar 100 ribu dolar AS (setara Rp1,81 miliar). Kasus tersebut melibatkan anggota parlemen demisioner Ayman Odeh, mantan pemimpin Joint List dan salah satu partai anggotanya, Hadash, sementara identitas pihak yang diduga menjadi penyokong dana belum diumumkan.
Namun, upaya penyelidikan menghadapi hambatan setelah Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menolak permintaan Shin Bet untuk menginterogasi pemimpin partai Arab lainnya karena dinilai belum didukung bukti yang memadai. Sikap tersebut memicu kemarahan dari kelompok sekutu Netanyahu yang selama ini kerap berselisih dengan sang jaksa agung.
Penolakan juga disuarakan Joint List, aliansi tiga partai Arab-Israel yang merupakan blok politik Arab-Israel terbesar. Mereka mengecam penyelidikan tersebut sebagai persekusi politik terhadap komunitas Arab yang mencatatkan tingkat partisipasi pemilu tertinggi dalam sejarah mereka.
Joint List menilai tindakan terhadap Odeh merupakan upaya membungkam keterwakilan politik masyarakat Arab Israel. Mereka menyampaikan penolakan tersebut melalui pernyataan berikut.
“Penargetan terhadap Ayman Odeh adalah persekusi politik, dan kami tidak akan membiarkan suara publik Arab didelegitimasi,” menurut Joint List, dikutip France 24.
Sementara itu, kelompok hak asasi manusia Adalah mengonfirmasi penangkapan jurnalis Arab-Israel Abed Abu Shehadeh untuk menjalani interogasi terkait dugaan kontak dengan agen asing. Abed merupakan kerabat politisi Sami Abu Shehadeh, sedangkan Adalah bertindak sebagai penasihat hukumnya.
Dari kubu oposisi, pemimpin sayap kiri dalam aliansi oposisi utama, Yair Golan, menuduh kelompok Netanyahu telah menyalahgunakan kewenangan secara berlebihan. Ia menyoroti penangkapan aktivis politik oleh polisi tanpa surat perintah pengadilan serta pemeriksaan terhadap pejabat senior terpilih oleh Shin Bet tanpa bukti mendasar, sementara pemerintah demisioner disebut menolak mengakui hasil pemilu.
Di tengah polemik tersebut, Herzog menyatakan penghormatannya terhadap komunitas minoritas Arab Israel dan mengecam pernyataan rasis yang ditujukan kepada mereka. Sementara itu, pemimpin oposisi Gadi Eisenkot telah memperoleh dukungan dari partai Arab utama, Ra’am, untuk mengupayakan pembentukan pemerintahan alternatif, dengan calon yang terpilih nantinya memiliki waktu 28 hari dan kemungkinan perpanjangan 14 hari untuk menyusun kabinet baru.
