Penyelidikan Rampung, KPU Israel Tolak Tuduhan Netanyahu Soal Kecurangan Pemilu

- KPU Israel menolak tuduhan Netanyahu soal kecurangan oleh partai Arab setelah mengaudit 9.069 TPS dan menyatakan hasil pemilu akurat mencerminkan pilihan pemilih.
- Presiden Isaac Herzog akan menerima hasil resmi, berkonsultasi dengan partai-partai, lalu menunjuk kandidat pertama pembentuk pemerintahan yang diberi waktu hingga 42 hari.
- Blok Netanyahu meraih 53 kursi dan oposisi Eisenkot 48 kursi, keduanya belum mencapai mayoritas 61 kursi; partai-partai Arab memperoleh 19 kursi.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Israel menolak tuduhan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu terkait dugaan kecurangan pemilu oleh partai-partai Arab. Pihaknya menyatakan telah melakukan audit terhadap 9.069 tempat pemungutan suara (TPS) dan meyakini bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak para pemilih secara akurat.
Dilansir The Straits Times, Netanyahu dan para pendukungnya berulang kali menuding partai-partai yang dipimpin oleh kelompok Arab telah mencuri suara, yang mungkin melibatkan bantuan pihak asing. Tuduhan tersebut dilontarkan usai blok Netanyahu kehilangan mayoritas kursi di parlemen, sementara partai-partai Arab meraih perolehan suara yang signifikan.
Presiden Israel, Isaac Herzog, dijadwalkan akan menerima hasil resmi pemilu pada Rabu (4/11/2026). Setelah itu, Herzog akan menentukan apakah Netanyahu atau rivalnya, Gadi Eisenkot, yang mendapat kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan. Keduanya belum memiliki jumlah suara yang cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri.
1. Netanyahu disebut berupaya lakukan serangan destruktif terhadap demokrasi

Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin netanyahu. (US Congress, Public domain, via Wikimedia Commons) Eisenkot menuduh Netanyahu dan partai Likud pimpinanannya berupaya melakukan serangan destruktif terhadap demokrasi. Netanyahu telah memimpin Israel secara berselang selama hampir dua dekade, dan menjadi masa jabatan terlama dalam sejarah negara tersebut.
Sebelumnya, Eisenkot juga telah memperingatkan Netanyahu agar tidak melancarkan perang baru bersama Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap Iran. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi membantu pemimpin Israel itu mendorong pembentukan pemerintahan persatuan atau mengulur waktu hingga pemilu berikutnya digelar.
Namun, pernyataan Herzog memunculkan spekulasi bahwa dirinya akan menjajaki kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas di tengah perpecahan masyarakat Israel setelah tiga tahun perang dan perdebatan mengenai politik sayap kanan Netanyahu.
2. Herzog segera tentukan kandidat pertama untuk membentuk pemerintahan

ilustrasi bendera Israel (unsplash.com/Stanislav Vdovin) Setelah menerima hasil resmi pemilu, Herzog akan memulai konsultasi selama dua hari dengan sejumlah partai politik. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menentukan kandidat yang akan memperoleh kesempatan pertama membentuk pemerintahan Israel. Herzog menyebut dirinya ingin mendorong pemikiran baru dan menghindari penyelenggaraan pemilu kembali.
Kandidat yang ditunjuk Herzog nantinya memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari. Apabila kandidat pertama gagal, Herzog akan memberikan mandat tersebut kepada kandidat lain.
Jika upaya tersebut kembali menemui kegagalan, mayoritas anggota parlemen dapat mengajukan kandidat pilihan mereka dalam waktu 21 hari. Apabila tidak tercapai kesepakatan, Israel harus kembali menggelar pemilu, mengutip Euronews.
3. Netanyahu dan Eisenkot gagal penuhi ambang batas 61 kursi

ilustrasi bendera Israel (pexels.com/Oren Noam Gilor) Netanyahu maupun Eisenkot belum berhasil memperoleh 61 kursi yang dibutuhkan untuk mengamankan mayoritas di parlemen Israel yang memiliki total 120 kursi. Blok Netanyahu saat ini unggul dengan perolehan 53 kursi, sementara blok oposisi yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 kursi, dilaporkan Anadolu.
Eisenkot berpeluang mencapai ambang batas mayoritas apabila membentuk koalisi dengan partai-partai Arab, yang meraih 19 kursi setelah munculnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Netanyahu. Namun, sejumlah pihak oposisi masih enggan mengandalkan dukungan suara anggota parlemen non-Yahudi untuk membentuk pemerintahan.
Pemimpin partai mayoritas Arab terbesar di parlemen mendatang, Yousef Jabareen, mengatakan bahwa kelompok oposisi perlu menerima realitas politik dan bekerja sama untuk menggulingkan Netanyahu. Pemimpin Israel itu telah menuduh kelompok-kelompok Arab memberikan dukungan kepada Hamas.


















