Penembakan di Christchurch, Ini Fakta Aturan Senjata Selandia Baru
ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge Silva
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Christchurch, IDN Times - Penembakan di dua masjid yang berlokasi di Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/3) menyisakan tanda tanya mengenai aturan pembelian senjata di negara tersebut. Pasalnya, pada konferensi pers usai insiden yang menewaskan 50 orang tersebut diketahui rupanya si pelaku membeli senjata toko setempat.
Dilansir dari news.com.au, Brenton Tarrant, warga Australia yang tinggal di Dunedin--sebuah kota yang terletak sekitar 362 kilometer dari Christchurch--mendapatkan izin pembelian senjata kategori A pada November 2017. Sejak itu, ia mulai mengumpulkan senjata di mana salah satunya adalah senjata semi-otomatis.
1. PM Selandia Baru mengumumkan pemerintahnya akan melakukan reformasi aturan pembelian senjata
ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge SilvaJacinda Ardern bereaksi atas fakta tersebut. Pada konferensi pers yang dilangsungkan Senin (18/3), Ardern mengatakan pihaknya "benar-benar satu suara" dalam hal reformasi peraturan pembelian senjata.
Hanya saja, usai pertemuan dengan anggota kabinetnya, Ardern belum mengungkapkan proposalnya secara detail. Ia hanya menginformasikan bahwa perubahan "secara prinsip" harus segera dilakukan dan bahwa anggota kabinetnya akan bekerja selama seminggu ini untuk merumuskan detail perubahan.
"Ini bukanlah wilayah hukum yang sederhana. Oleh karena itu, kami akan mengambil waktu untuk melakukannya dengan benar," ujar Ardern, seperti dikutip dari The Guardian.
Baca Juga: Kisah WNI Korban di Selandia Baru, Rela Tertembak Demi Lindungi Anak
2. Semua orang berusia minimal 16 tahun bisa mendaftar untuk mendapatkan izin pembelian senjata
ANTARA FOTO/REUTERS/Edgar SuPeraturan pembelian senjata di Selandia Baru sendiri terbilang sederhana. Seseorang yang berusia minimal 16 tahun bisa mendapatkan izin kategori A dan kemudian membeli senjata. Ini adalah kategori yang tergolong rendah di mana pemilik izin bisa membeli senjata standar seharga Rp15 juta di toko terdekat.
Untuk mendapat izin, seseorang harus datang ke kantor polisi setempat lalu mengisi formulir, menyertakan dua foto paspor, tiga jenis kartu identitas, serta membayar uang sekitar Rp1,2 juta. Polisi akan melihat beberapa hal, salah satunya catatan kriminal, untuk menentukan apakan pendaftar layak mendapatkan izin.
Tak pernah berpengalaman dengan senjata pun bukan jadi hambatan. Ini karena ada otoritas tersendiri yang akan memberi kursus singkat selama 3,5 jam dimana pendaftar harus menjawab 30 pertanyaan pilihan ganda.
3. Izin kepemilikan senjata berlaku selama 10 tahun
ANTARA FOTO/REUTERS/SNPA/Martin HunterEditor’s picks
Setelah mengikuti ujian teori, ada sesi praktik yang tak mewajibkan pendaftar menembakkan senjata secara langsung. Dalam sesi ini, pendaftar hanya diajari untuk memegang senjata secara aman serta memasukkannya ke dalam kotak penyimpanan.
Proses selanjutnya adalah otoritas berwenang akan memastikan apakah pendaftar punya tempat penyimpanan senjata sesuai standar di tempat tinggalnya. Kemudian, harus ada anggota keluarga atau kawan berumur di atas 20 tahun yang bersedia diwawancara untuk menguatkan bahwa pendaftar layak memperoleh izin.
Wawancara ini juga untuk mengetahui apakah ada sejarah penyakit mental atau kemungkinan kekerasan domestik yang akan terjadi di masa depan. Begitu semua selesai, izin pembelian dan kepemilikan senjata yang berlaku 10 tahun pun akan diberikan.
4. Senjata semi-otomatis termasuk jenis senapan yang bisa didapatkan dengan cukup mudah
ANTARA FOTO/REUTERS/SNPA/Martin HunterMenurut data pemerintah yang dikutip abc.net.au, ada sekitar 1,5 juta senjata api di Selandia Baru. Sementara itu, per 2018, ada sekitar 250.000 warga setempat yang memegang izin kepemilikan senjata api, termasuk jenis semi-otomatis AR-15 seperti milik Tarrant.
Muncul dugaan bahwa Tarrant memodifikasi senjata miliknya agar mirip military-style semi-automatic rifles (MSSA) yang jauh lebih mematikan. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan daya bunuh yang lebih kuat. Tragisnya, untuk memiliki satu MSSA, seseorang semestinya mengantongi izin kategori E yang sangat sulit didapat.
Apalagi pembelian peluru di Selandia Baru tidak diatur dalam hukum dan tanpa izin sama sekali. Artinya, pemilik AR-15 bisa mengubah struktur senjatanya, membeli peluru jenis lain dengan bebas di toko, kemudian melakukan apa yang dilakukan Tarrant.
5. Perdebatan tentang pelarangan senjata semi-otomatis pun berlangsung panas
ANTARA FOTO/REUTERS/Chris HelgrenAda sekitar 15.000 MSSA yang dimiliki warga Selandia Baru. Namun, sejak 2018 lalu, otoritas Selandia Baru sudah mengingatkan bahwa ada banyak sekali pemilik izin kategori A yang mempunyai senjata modifikasi sehingga mirip MSSA.
Perdebatan pun terjadi tentang apakah seharusnya senjata semi-otomatis yang sangat mudah diubah itu harus dibatasi atau bahkan dilarang sama sekali. Ardern pun menegaskan peraturan yang cacat itu harus segera diubah.
Sebelumnya, sudah pernah ada upaya untuk mereformasi aturan kepemilikan senjata di Selandia Baru. Misalnya, pada 2005 ada rancangan undang-undang tapi kemudian tidak pernah mengalami kemajuan di parlemen sampai benar-benar ditolak pada 2012.
Pada 2017, parlemen Selandia Baru menunjuk komite khusus untuk membahas kepemilikan senjata ilegal. Dalam pembahasan, ada 20 rekomendasi yang ditawarkan dan dua pertiganya ditolak oleh Kementerian Polisi yang saat itu dipimpin Paula Bennet, seorang perempuan dengan hobi berburu.
Baca Juga: Goyahnya Predikat Negara Paling Islami pada Selandia Baru
Berita Terkini Lainnya
