Rusia Siap Bantu Partai Georgian Dream Terus Berkuasa

Klimov mengungkapkan bahwa terdapat ancaman kudeta yang digerakkan oleh kekuatan asing di Georgia. Ia menyebut situasi itu yang mirip dengan di Suriah ketika Presiden Bashar al-Assad hendak digulingkan. 

"Segala bentuk kudeta oleh kekuatan asing terhadap urusan dalam negeri negara lain merupakan salah satu bukti pelanggaran Piagam PBB," tuturnya, dikutip Euromaidan Press. 

"Saya akan mengatakan kepada Anda suatu hal yang lain, contohnya terdapat upaya kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Suriah. Ketika pemerintahan Assad meminta bantuan militer kami. Maka, kami akan memberikannya kepada mereka dan Anda tahu sekarang situasi di Suriah sudah stabil," tambahnya. 

Intervensi militer Rusia di Suriah dimulai pada September 2015 untuk mendukung pemerintahan Presiden al-Assad mealwan kelompok oposisi. Dukungan ini termasuk serangan udara dan pengiriman personel militer Rusia ke Suriah. 

Pekan lalu, Presiden Georgia Saloume Zourabishvili mengajukan dakwaan terhadap UU transparansi pengaruh asing yang disahkan oleh pemerintahan Partai Georgian Dream di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sebelumya, Zourabishvili sudah menolak menandatangani UU tersebut setelah mendapat persetujuan dari Parlemen Georgia. Namun, langkah itu akhirnya ditolak melalui pemungutan suara mayoritas anggota parlemen Georgia. 

Sekretaris Presiden Parlemen Georgia, Giorgi Mskhiladze, mengatakan bahwa dakwaan ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh presiden Georgia di MK. Ia pun mengkritisi UU tersebut yang disebut akan mengganggu keanggotaan Georgia di UE. 

"Dengan pengajuan dakwaan ini, presiden resmi meminta penangguhan hukum yang sudah disebutkan dan ini adalah upaya terakhir untuk menggaggalkan pengesahan UU anti-agen asing," ujar Mskhiladze, dikutip BNE Intellinews.

Peresmian UU anti-agen asing di Georgia punya dampak besar terhadap aktivitas organisasi non-profit dan media independen. Pemimpin Transparency International Georgia, Eka Gigauri, mengatakan ia mendapatkan cap mata-mata dan dianggap pengkhianat. 

"Mayoritas organisasi yang mendapat target dari peresmian UU ini punya peran vital dan berpengaruh besar. Organisasi saya, Transparency International juga akan menerima pengawasan yang sama seperti media independen," terangnya, dikutip Associated Press. 

"Pertama-tama, kami semua adalah warga negara Georgia dan kami adalah pahlawan untuk negara ini," tambahnya. 

Organisasi non-profit dan media independen di Georgia akan dianggap agen asing jika menerima lebih dari 20 persen pendanaan dari luar negeri. Organisasi itu juga akan diawasi secara ketat oleh pemerintah Georgia.