Jadi Tersangka Kasus Terorisme di Rusia, Ini Respons Pendiri Telegram

31 Jul 2026, 22:20 WIB

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Jadi Tersangka Kasus Terorisme di Rusia, Ini Respons Pendiri Telegram

pendiri Telegram Pavel Durov (TechCrunch, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Rusia menetapkan pendiri Telegram Pavel Durov sebagai tersangka dugaan memfasilitasi terorisme dan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional.
FSB menuduh Telegram gagal menghapus saluran, percakapan, dan bot yang disebut digunakan intelijen Ukraina untuk sabotase, terorisme, serta perekrutan warga Rusia.
Durov menolak tuduhan, mengaitkannya dengan pembelaan privasi dan kebebasan berekspresi; Rusia juga telah memperketat pembatasan akses Telegram.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Otoritas Rusia menetapkan pendiri Telegram, Pavel Durov, sebagai tersangka atas dugaan memfasilitasi aktivitas terorisme pada Rabu (29/7/2026). Bersamaan dengan penetapan tersebut, pemerintah menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap pengusaha berusia 41 tahun itu.

Langkah ini membuka babak baru dalam perselisihan antara pemerintah Rusia dan Telegram terkait pengawasan ruang digital. Pihak Telegram dan Durov pun menyampaikan tanggapan atas tuduhan dari Moskow tersebut.

1. Tuduhan FSB terhadap pengabaian konten terorisme di Telegram

ilustrasi telegram (freepik.com/freepik

Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) menuding Telegram membiarkan saluran komunikasi yang dimanfaatkan oleh intelijen Ukraina. FSB menyebut platform tersebut gagal menghapus saluran, percakapan, dan bot yang digunakan untuk aksi sabotase serta terorisme di wilayah Rusia.

FSB menyatakan agen intelijen Ukraina memakai bot kencan Daivinchik untuk merekrut warga Rusia dalam tindakan kriminal. Aparat setempat mengklaim telah menangkap 46 pengguna bot tersebut yang berusia 12 hingga 22 tahun.

"Pengelola Telegram kami tuduh gagal menghapus berbagai saluran yang aktif digunakan oleh kelompok teroris dan ekstremis," kata perwakilan FSB, dikutip dari Daily Sabah.

Berdasarkan tuduhan itu, Pavel Durov dijerat dengan pasal penyediaan fasilitas kegiatan terorisme. Jika terbukti bersalah di pengadilan Rusia, ia terancam hukuman penjara seumur hidup.

2. Telegram dan Pavel Durov tolak tuduhan dari Rusia

ilustrasi bendera Rusia (pexels.com/Сергей Велов)

Tidak lama setelah pengumuman tersebut, akun resmi Telegram di platform X mengunggah gambar Pavel Durov tanpa menyertakan pernyataan tertulis dari perusahaan. Secara terpisah, Durov menilai proses hukum yang menimpanya berakar dari sikapnya yang terus mempertahankan hak privasi dan kebebasan berekspresi di Telegram.

"Tindakan mereka ini didasari tuduhan bahwa saya membela konstitusi Rusia, khususnya pasal yang menjamin kebebasan berpendapat dan kerahasiaan pesan," ujar Pavel Durov, dikutip dari Livemint.

Durov menganggap tuduhan ini disiapkan sebagai alasan bagi pemerintah Rusia untuk memblokir Telegram secara menyeluruh. Pendiri Telegram yang kini menetap di Dubai tersebut diketahui mengantongi kewarganegaraan Uni Emirat Arab dan Prancis.

3. Pengetatan pengawasan platform digital oleh pemerintah Rusia

potret bendera Rusia (pexels.com/Антон Злобин)

Lembaga pengawas media Rusia, Roskomnadzor, telah memperketat pembatasan akses Telegram sejak tahun lalu. Kebijakan ini meliputi pembatasan kecepatan layanan hingga pemblokiran fitur panggilan suara dan video.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, membantah bahwa proses hukum terhadap Durov merupakan bentuk pembatasan atau sensor media sosial.

"Memang benar kelompok teroris memakai Telegram, tetapi mereka juga memakai mobil. Mengapa pejabat tidak menangkap pimpinan produsen mobil?" kata Dmitry Peskov.

Selain terjerat kasus di Rusia, Durov juga diselidiki otoritas Prancis atas dugaan kurangnya kerja sama dalam penanganan konten ilegal.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.