Bareskrim Hari Ini Gelar Perkara Dugaan Makar Listyo Sigit

Bareskrim Polri akan menggelar perkara awal dugaan makar terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada 19 November 2026.
Gelar perkara melibatkan tim internal dan sejumlah saksi ahli untuk membahas konstruksi hukum kasus.
Susatyo menegaskan gelar perkara tersebut belum berkaitan dengan penetapan tersangka.
Jakarta, IDN Times - Bareskrim Polri akan menggelar perkara awal dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026).
Gelar perkara tersebut melibatkan tim internal dan sejumlah saksi ahli, untuk membahas konstruksi hukum kasus.
1. Polri akan melihat konstruksi kasus ini

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro (dok. Bareskrim) Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan Polri akan melihat konstruksi kasus penyadapan ini, dan hasil pembahasan akan disampaikan setelah gelar perkara selesai.
“Kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli. Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," kata dia kepada awak media di Mabes Polri, Rabu 18 November 2026.
2. Gelar perkara bukan terkait penetapan tersangka

Ilustrasi borgol. (IDN Times/Mardya Shakti) Susatyo membantah gelar perkara tersebut berkaitan dengan penetapan tersangka.
“Bukan (penetapan tersangka) Belum, belum, belum," kata dia.
3. Bareskrim lakukan penggeledahan

Ilustrasi-Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB menggeledah kos-kosan terduga pelaku di Kota Mataram. (dok. Polda NTB ) Sebelumnya, Bareskrim telah melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah titik, yang diduga menjadi posko terkait penyidikan dugaan makar pada Selasa, 17 November 2026. Salah satunya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Dalam perkara ini Polri juga telah melakukan sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Eko Hadi pada 17 November 2026. Dalam sidang itu, Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan keduanya.




















