Sekjen PBB Serukan Dialog untuk Akhiri Eskalasi Konflik Sudan
Jakarta, IDN Times – Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengutuk konflik di Sudan. Dia menyerukan pihak yang bertikai untuk melaksanakan dialog guna mencegah eskalasi lebih lanjut.
Seruan itu disampaikan dalam Forum Pembiayaan Pembangunan pada Senin (17/4/2023) di New York, AS. Ia mengaku telah berbicara dengan dua pihak, yakni panglima militer Abdel Fattah Al-Burhan dan komandan Rapid Support Forces (RSF) Mohamed Hamdan Dagalo yang bertikai, untuk memulihkan ketegangan.
“Situasi ini telah menyebabkan banyak korban jiwa, termasuk banyak warga sipil. Setiap eskalasi lebih lanjut dapat menghancurkan negara dan kawasan,” kata Guterres, dikutip Al Jazeera.
1. Korban warga sipil diperkirakan terus meningkat
Seruan Guterres muncul di hari ke tiga setelah dimulainya konflik antara pasukan militer Sudan dan paramiliter RSF di negara itu sejak Sabtu (15/4/2023).
Menurut dokter, sekitar 100 warga sipil saat ini meninggal akibat konflik tersebut dan ada potensi untuk terus meningkat. Kedua pihak juga saling mengklaim kemajuan di wilayah strategis. Sejauh ini belum ada informasi terkait jumlah pasukan militer yang tewas.
Pada Minggu, kedua pihak saling melancarkan serangan udara. Penduduk yang dikutip Reuters melaporkan bunyi artileri dan pesawat tempur di distrik Kafouri di Bahri dan pangkalan RSF di kota Omdurman.
Pertempuran antara faksi yang dipimpin oleh panglima militer Al-Burhan melawan komandan RSF Hamdan Dagalo atau yang dikenal dengan Hemeti telah memaksa warga untuk tetap di dalam rumahnya. Listrik dan air mengalami pemadaman.
2. Seruan kembali ke pemerintahan transisi
Guterres sekali lagi memperingatkan Sudan untuk mengakhiri pertikaian di antara kedua pihak dan meminta agar kembali ke jalur transisi pemerintah.
“Saya mendesak semua pihak yang memiliki pengaruh atas situasi ini untuk menggunakannya demi perdamaian, mendukung upaya mengakhiri kekerasan, memulihkan ketertiban, dan kembali ke jalur transisi,” kata Guterres.
Kekerasan kembali mengganggu transisi rapuh Sudan menuju demokrasi setelah pencopotan penguasa lama Omar al-Bashir pada 2019 lalu. “Situasi kemanusiaan di Sudan sudah genting dan sekarang menjadi bencana,” tambah Guterres.
Ia kemudian menegaskan kembali dukungan penuh PBB untuk upaya orang-orang di negara itu dalam memulihkan transisi demokrasi dan membangun masa depan yang damai dan aman.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas situasi di Sudan pada Senin malam.
3. Fasilitas kesehatan terancam
Sementara itu, Alyona Synenko dari Komite Palang Merah Internasional mengatakan pertempuran di Sudan membuat rumah sakit kewalahan dan situasi warga sipil semakin semakin buruk.
“Prioritas saat ini adalah mendapatkan akses bagi petugas kesehatan, seperti responden pertama, untuk dapat memberikan perawatan darurat bagi mereka yang terluka,” kata Synenko.
Dia menambahkan bahwa pertempuran terjadi di dekat lingkungan dan infrastruktur sipil yang berpenduduk padat.
“Jika infrastruktur penting ini rusak, konsekuensinya bagi penduduk kota ini akan sangat tinggi,” ujarnya.
