Skandal Anggaran dan Pemilu Jepang: PM Takaichi Pecat Menteri Pertanian
- PM Jepang Sanae Takaichi memecat Menteri Pertanian Kazuo Yana setelah sebulan menjabat, lalu menunjuk Arata Takebe untuk menjaga stabilitas kabinet dan agenda legislatif.
- Yana mundur setelah mengaku pernah memangkas anggaran jalan bagi dua kota yang walikotanya tidak mendukungnya dalam pemilu DPR, memicu kemarahan publik.
- Yana juga dituduh menyediakan bus gratis bagi pendukung kampanye; oposisi terus menuntut pertanggungjawaban pemerintah, sementara Diet menghadapi pembahasan pajak konsumsi, anggaran negara, dan isu Timur Tengah.
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, memecat Menteri Pertanian Kazuo Yana pada 14 Oktober 2026 di tengah skandal politik yang meluas. Langkah tegas ini diambil hanya sebulan setelah Yana dilantik, menyebabkannya sebagai menteri pertama yang mundur akibat skandal sejak Kabinet Takaichi dibentuk.
Kepergian Yana mengancam kelancaran agenda legislatif pemerintah di Diet (parlemen), termasuk pembahasan rancangan undang-undang (RUU) pemotongan pajak konsumsi. Sebagai langkah cepat untuk mengamankan stabilitas kabinet, Takaichi menunjuk mantan menteri negara bidang pertanian, Arata Takebe, guna menggantikan Yana pada Kamis (15/10/2026).
Pengunduran diri Yana dipicu oleh tekanan berat dari partai-partai oposisi di Majelis Tinggi dan Majelis Rendah yang mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya. Alhasil, Takaichi menyatakan menerima pengunduran diri tersebut agar pemerintah dapat tetap fokus pada prioritas kebijakan nasional. Takaichi menegaskan bahwa ia memikul tanggung jawab penuh atas penunjukan Yana.
1. Skandal anggaran jalan picu pengunduran diri Yana
Yana adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat Liberal (LDP). Ia mengaku mengundurkan diri atas kemauannya sendiri demi menghindari gangguan lebih lanjut dalam sidang Diet dan administrasi kementerian.
"Saya tida bisa terus mengganggu pembahasan parlemen, dan saya harus menghindari situasi di mana saya tetap tidak dapat berkonsentrasi pada administrasi pertanian," ujar Yana kepada wartawan setelah bertemu Takaichi di Kantor Perdana Menteri Jepang di Tokyo, dilansir Asahi Shimbun.
Skandal ini mencuat setelah majalah mingguan Shukan Bunshun melaporkan pernyataan Yana dalam pertemuan LDP di Prefektur Tochigi pada Mei lalu. Saat itu, ia mengatakan telah memangkas alokasi anggaran jalan untuk dua kotamadya yang walikotanya tidak mendukungnya dalam pemilihan DPR pada Februari 2026.
Meski Yana kemudian meminta maaf dan mengklaim tidak pernah secara fisik melobi Kementerian Pertanahan untuk pemotongan tersebut, pengakuannya memicu kemarahan publik. Krisis pun kian memanas setelah tuduhan baru muncul, yakni dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu Jabatan Publik.
2. Penyalahgunaan wewenang anggaran dan tekanan parlemen
Potret Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bersama parlemen Jepang. (x.com/takaichi_sanae) Kubu Yana diduga menyediakan fasilitas bus antar jemput gratis bagi para pendukung selama kampanye pemilu DPR. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai pemberian manfaat ilegal. Pernyataan Yana yang plin-plan di parlemen mengenai legalitas fasilitas bus tersebut makin menyudutkan posisinya di mata publik dan partai oposisi.
Penanganan awal yang lambat oleh para ajudan Takaichi, yang sempat meremehkan masalah tersebut, memicu kritik keras. Kritik terutama datang dari Majelis Tinggi, tempat koalisi pemerintah berada dalam posisi minoritas.
Partai-partai oposisi bersatu memanfaatkan momentum ini, guna mempertanyakan kelayakan Yana dan menekan pemerintah. Anggota internal LDP turut menyuarakan kekhawatiran bahwa kelalaian manajemen krisis ini memberi panggung politik besar bagi oposisi untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah.
3. Dampak terhadap agenda parlemen dan respons oposisi Jepang
Ilustrasi bendera Jepang. (unsplash.com/Roméo A.) Kyodo News melaporkan, kepergian Yana yang hanya menjabat selama 28 hari, tercatat sebagai salah satu masa jabatan menteri terpendek dalam sejarah pemerintahan LDP sejak 2012. Takaichi menegaskan bahwa krisis ini harus segera diakhiri agar parlemen dapat memprioritaskan RUU pemotongan pajak konsumsi bahan pangan selama 2 tahun mulai April mendatang, penyusunan anggaran negara, serta perumusan langkah antisipasi atas konflik di Timur Tengah.
Meskipin Yana telah mundur dan digantikan oleh Takebe, kubu oposisi mengisyaratkan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ketua Partai Demokrat untuk Rakyat, Yuichiro Tamaki, menekankan bahwa pemerintah tetap harus bertanggung jawab atas dugaan intervensi politisi dalam alokasi anggaran daerah. Oposisi menilai tindakan Yana mencerminkan praktik nepotisme anggaran yang tidak dapat ditoleransi.
Di sisi lain, perombakan mendadak ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Takaichi di mata publik. Sebab, kegagalan mempertahankan menteri pilihannya dalam rentang waktu kurang dari sebulan berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap janjinya dalam membangun kabinet yang berbasis 'meritokrasi'.
