Suriah dan Rusia Sepakati Penataan Ulang Dua Pangkalan Militer

Dilansir CNN, pemerintah Suriah bakal mengambil alih pangkalan udara Hmeimim dan dermaga komersial di Pelabuhan Tartus lewat skema administrasi sipil. Kementerian Luar Negeri Suriah menilai penataan ulang kehadiran armada Rusia di kawasan pesisir Mediterania ini sebagai langkah krusial yang membuka babak baru hubungan kedua negara.

Reporter Obaida Hitto menyebut langkah tersebut sebagai pesan tegas dari pemerintah pusat di Damaskus bahwa seluruh aset di wilayahnya berada di bawah kendali penuh negara. Ia menambahkan, Damaskus ingin menegaskan bahwa "kedaulatan nasionalnya tidak dapat dinegosiasikan," dikutip Al Jazeera.

Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani pun sudah turun langsung ke lokasi pada Minggu (9/8/2026) untuk mengecek instalasi yang masuk dalam kesepakatan. Kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan seluruh fasilitas yang tercantum dalam nota kesepahaman bersejarah itu.

Rusia sebelumnya merupakan penyokong utama Assad pada kurun 2011–2024 saat menghadapi perlawanan oposisi bersenjata yang kini dipimpin Presiden interim Ahmed al-Sharaa. Pos militer Rusia di Mediterania timur tetap dipertahankan walau Moskow memilih tak campur tangan saat Assad tumbang dan akhirnya memberinya suaka.

Moskow kini telah memangkas kehadiran militernya secara drastis di Suriah, dari yang semula memiliki lebih dari 100 pangkalan menjadi hanya dua titik. Penarikan pasukan dilakukan bertahap, sementara detail teknis mengenai bentuk porsi militer Rusia yang disepakati bakal terlihat makin terang dalam beberapa pekan ke depan.

Presiden Rusia Vladimir Putin terus berupaya memulihkan hubungan bilateral dengan Suriah dan sudah dua kali menerima kunjungan Sharaa di Moskow. Dalam pertemuan terakhir pada Januari lalu, Putin memuji pemulihan relasi kedua negara serta langkah Sharaa menjaga integritas wilayah, sementara Damaskus terus mendesak ekstradisi Assad beserta istrinya.

Kepemimpinan baru Suriah juga makin gencar memperluas jalinan diplomasi dengan negara-negara Arab, Eropa, hingga Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS bahkan telah mencabut sebagian besar sanksi ekonomi yang melumpuhkan, sedangkan Presiden Prancis Emmanuel Macron melawat ke Suriah pada Juli lalu untuk mengumumkan penunjukan duta besar pertama setelah 14 tahun membeku.