Suriah Buka Peluang Jalin Kesepakatan Keamanan dengan Israel
- Presiden Ahmed al-Sharaa mengupayakan kesepakatan keamanan dengan Israel melalui keterlibatan sejumlah negara, tanpa mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan.
- Sharaa menegaskan Suriah tidak akan mengintervensi Lebanon secara militer dan mendukung kendali Beirut atas senjata serta keputusan perang-damai melalui solusi menyeluruh.
- Di dalam negeri, Damaskus mengejar penghapusan status sponsor terorisme AS, melanjutkan kesepakatan dengan SDF, dan membentuk komite penanganan warga hilang selama perang.
Jakarta, IDN Times – Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengungkapkan bahwa pemerintahnya tengah mengupayakan tercapainya kesepakatan keamanan dengan Israel melalui keterlibatan sejumlah negara. Sharaa berharap perjanjian tersebut dapat menjadi pintu gerbang menuju perdamaian yang komprehensif.
Dalam wawancara eksklusif di program Al Muqabala milik Al Jazeera pada Minggu (26/7/2026), Sharaa menegaskan kesepakatan tersebut tidak akan mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel secara ilegal. Damaskus berupaya menghindari konfrontasi langsung dan meyakini bahwa pengaturan keamanan dapat membuka jalan bagi penyelesaian krisis yang lebih luas.
Pasukan Israel memasuki wilayah Suriah setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024. Sejak saat itu, militer negara Zionis itu menduduki sejumlah wilayah strategis, termasuk sisi Suriah dari Gunung Hermon, serta melancarkan serangan dan penahanan terhadap warga negara Timur Tengah tersebut.
1. Suriah ingin melibatkan banyak negara untuk tekan Israel
Sharaa mengatakan pemerintahnya berusaha melibatkan banyak negara agar Israel bersedia mengambil kebijakan yang lebih seimbang terhadap Suriah. Sharaa mengatakan pihaknya berupaya menghindari konfrontasi dengan negara Zionis tersebut.
Pernyataan Sharaa bertepatan dengan kunjungan Sekjen PBB, Antonio Guterres, ke Damaskus, yang merupakan kunjungan pertama seorang kepala PBB sejak 2009. Guterres menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Suriah, dilansir The Japan Times.
Pemerintah Sharaa telah berupaya memulihkan citra dan hubungan diplomatik Suriah di kancah internasional setelah bertahun-tahun terisolasi akibat perang saudara. Sharaa menjadi presiden Suriah pertama sejak 1967 yang menghadiri Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu di New York. Pihaknya juga tengah berupaya membangun kembali perekonomian negara itu setelah hampir 14 tahun perang.
2. Damaskus tegaskan tak akan lakukan intervensi militer di Lebanon
Sharaa memastikan Suriah tidak memiliki rencana untuk melakukan intervensi militer ke Lebanon meski berbagai spekulasi terus beredar. Sebaliknya, pihaknya mengaku sedang berdiskusi dengan otoritas Beirut mengenai berbagai langkah untuk membantu negara tetangga tersebut keluar dari krisis.
Lebanon selatan telah diduduki oleh Israel, di tengah pertempuran selama berbulan-bulan antara Hizbullah dan pasukan negara Zionis tersebut. Beirut berupaya merebut kembali wilayah-wilayah yang diduduki itu dan memiliki monopoli atas semua senjata di negara tersebut.
Dikutip dari The Jerusalem Post, Sharaa menegaskan bahwa penyelesaian masalah Lebanon tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi membutuhkan solusi yang menyeluruh. Pemimpin Suriah itu menyatakan dukungan penuh agar seluruh senjata serta keputusan mengenai perang dan perdamaian berada di bawah kendali Beirut.
Menurutnya, kekacauan di Lebanon akan berdampak langsung terhadap Suriah. Sharaa memperingatkan bahwa meluasnya perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran dapat memicu konsekuensi serius bagi stabilitas kawasan.
3. Sharaa menyoroti berbagai isu domestik
Dalam isu domestik, Sharaa mengatakan bahwa pencabutan sanksi ekonomi saja tidak akan cukup untuk membantu pemulihan Suriah. Damaskus ingin Suriah dihapuskan dari daftar negara sponsor terorisme versi AS.
Sharaa juga mengakui pelaksanaan kesepakatan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin kelompok Kurdi mengalami keterlambatan. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan perjanjian tersebut hingga tuntas.
Tak hanya itu, Sharaa juga mengumumkan pembentukan komite khusus untuk menangani kasus warga yang hilang selama perang Suriah pada periode 2011–2024. Sharaa menegaskan bahwa komite tersebut akan bekerja sesuai standar internasional dan berkoordinasi dengan negara-negara yang memiliki keahlian dalam penanganan kasus orang hilang.
Dilaporkan oleh Al Jazeera, PBB memperkirakan sekitar 100 ribu orang menjadi korban penghilangan paksa selama konflik Suriah. Sementara itu, Komisi Nasional Suriah untuk Orang Hilang memperkirakan jumlah warga yang hilang telah mencapai 300 ribu orang.
