Thailand Rilis Regulasi Pusat Data demi Investasi dan Lingkungan

Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Thailand, Ekniti Nitithanprapas, menyatakan pusat data merupakan infrastruktur penting bagi ekonomi digital dan kecerdasan buatan. Namun, fasilitas tersebut menggunakan air dan listrik dalam jumlah besar serta dapat memengaruhi komunitas sekitar. Sektor ini sebelumnya belum memiliki aturan jelas karena merupakan jenis usaha baru yang melibatkan perizinan dari beberapa lembaga negara.

Dilansir Bangkok Post, ketiadaan aturan terpadu sebelumnya menimbulkan masalah tumpang tindih izin serta pemesanan spekulatif kapasitas listrik untuk dijual kembali. Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat Thailand kini ditugaskan mendirikan pusat layanan satu pintu dan komite penyaring perizinan. Pemerintah juga akan meluncurkan TH-DC Dashboard, sistem yang berguna mengumpulkan data dan memantau industri pusat data secara langsung.

Penilaian permohonan investasi nantinya tidak hanya didasarkan pada nilai uang yang masuk. Fasilitas yang disetujui wajib memberikan penyerapan tenaga kerja lokal, pelatihan keterampilan bagi pekerja Thailand, keterlibatan perusahaan domestik dalam rantai pasok teknologi, serta penggunaan energi bersih. Pendekatan persaingan komitmen tenaga kerja dan rantai pasok ini mengadopsi langkah yang sebelumnya diterapkan di Singapura.

Regulasi ini mengelompokkan pusat data ke dalam tujuh kategori berdasarkan besaran pemakaian daya listrik. Rentang pembagian kapasitas tersebut terdiri dari di bawah 0,5 megawatt (MW), 0,5–5 MW, 5–10 MW, 10–20 MW, 20–50 MW, 50–200 MW, hingga 200 MW ke atas. Fasilitas dengan daya 20 MW atau lebih diwajibkan berada di zona industri, sedangkan kapasitas di bawah 20 MW diperbolehkan berada di zona komersial.

Sekretaris Jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand, Danucha Pichayanan, menjelaskan bahwa pusat data pada umumnya tidak diwajibkan menyusun analisis dampak lingkungan (EIA). Bangunan server dan sistem pendingin dinilai tidak menimbulkan dampak lingkungan berat di bawah kriteria EIA yang ada. Namun, pusat data yang berlokasi di kawasan industri tetap wajib mematuhi ketentuan EIA kawasan industri terkait.

Selain itu, kode praktik lingkungan tetap memberlakukan batas maksimal tingkat kebisingan generator cadangan sebesar 70 desibel di batas tapak proyek. Kenaikan suhu di area sekitar fasilitas juga dibatasi maksimal 1 hingga 2 derajat Celsius. Di samping itu, seluruh air sistem pendingin wajib disirkulasikan kembali serta melewati uji kualitas sebelum dibuang.

Kabinet Thailand menyepakati bahwa proyek yang telah mengantongi izin konstruksi atau promosi investasi dari Badan Investasi Thailand (BoI) sebelum 14 Agustus 2026 dapat melanjutkan kegiatannya. Pusat layanan satu pintu akan memeriksa status hukum mereka dan memberi waktu penyesuaian sekitar satu tahun agar memenuhi aturan baru. Operator yang telah beroperasi secara sah tetap memegang hak mereka, tetapi wajib meningkatkan standar lingkungan serta keselamatan publik.

Pengajuan izin setelah 14 Agustus 2026 serta operator baru harus melewati penyaringan ketat oleh otoritas berwenang. Penyaringan ini bertujuan menyingkirkan spekulan dan calo yang memesan kuota listrik maupun air tanpa memiliki rencana investasi nyata. Dilansir Bangkok Post, BoI tercatat telah menyetujui promosi investasi untuk 57 proyek pusat data hingga April.

Sekretaris Jenderal BoI, Narit Therdsteerasukdi, memaparkan bahwa sebanyak 17 dari 57 proyek tersebut telah beroperasi. Dari sisa 40 proyek, sebanyak 20 proyek telah memperoleh izin konstruksi dan 20 proyek lainnya masih dalam tahap persiapan investasi. Seluruh proyek tersebut akan ditinjau ulang oleh dewan BoI bersama pusat layanan satu pintu berdasarkan kriteria baru yang disetujui kabinet.