Trump Sebut Selat Hormuz Wilayah AS dan Tegaskan Tak Ada Dialog Iran

Pernyataan Donald Trump di platform media sosial miliknya langsung menyedot perhatian publik internasional. Ia memajang sebuah peta yang menandai jalur laut Selat Hormuz dengan label wilayah baru milik Amerika Serikat ("NEW U.S. Territory").

"Tidak ada pembicaraan atau percakapan yang sedang berlangsung, atau dijadwalkan, dengan Republik Islam Iran. Blokade Angkatan Laut tetap berlaku sepenuhnya," kata Trump melalui akun Truth Social miliknya. Ia juga menambahkan bahwa jalur Selat Hormuz saat ini berada dalam kondisi terbuka dan seluruh ranjau air telah berhasil dibersihkan oleh pasukan militer.

Sikap tegas sang presiden ini berbanding terbalik dengan keterangan yang sempat disampaikan oleh utusan khususnya, Jared Kushner. Sebelumnya, Kushner sempat mengutarakan bahwa ada komunikasi yang sangat aktif dan positif di balik layar antara pejabat Washington dan Teheran. Namun, Trump secara terbuka menepis laporan tersebut dan memastikan tidak ada agenda pertemuan resmi yang disiapkan dalam waktu dekat.

Dilansir Inquirer, sumber internal AS menyebut bahwa diplomasi memang sempat berjalan cukup konstruktif beberapa waktu lalu. Meski demikian, Trump memilih menghentikan sementara proses negosiasi tersebut hingga pihak Iran benar-benar siap berkompromi secara nyata. Keputusan ini mempertegas sikap keras sang presiden yang enggan terburu-buru menandatangani kesepakatan damai tanpa keuntungan strategis bagi negaranya.

Dari pihak seberang, pemerintah Iran merespons gertakan Washington dengan sikap yang tidak kalah sengit. Negosiator utama sekaligus Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan pernah dibuka kembali secara bebas untuk pelayaran komersial sebelum janji AS dipenuhi.

"Saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka sampai komitmen Amerika yang tercantum dalam memorandum kesepahaman (MoU) diimplementasikan," tegas Ghalibaf dalam pidatonya yang disiarkan televisi pemerintah Iran.

Teheran menuntut syarat berat berupa penghentian blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, pencabutan sanksi ekspor minyak mentah, pencairan aset yang dibekukan, serta pembayaran ganti rugi atas kerusakan perang oleh pihak AS. Selain itu, pemerintah Iran juga mendesak AS agar segera mencairkan aset finansial mereka yang dibekukan di lembaga keuangan luar negeri. Menurut Ghalibaf, tanpa pemenuhan syarat dasar dari MoU Juni lalu tersebut, pembukaan jalur pelayaran vital ini mustahil terwujud.

Sebagaimana dilaporkan CBS News, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga menyatakan bahwa pihaknya tidak tertarik dengan sekadar gencatan senjata sementara. Iran hanya menginginkan penghentian perang secara total yang dibarengi jaminan keamanan agar agresi serupa tidak terulang di masa depan. Keteguhan sikap Teheran ini membuat proses diplomasi yang dijembatani mediator kawasan terus menemui jalan buntu.

Ketegangan di lapangan makin memanas seiring tuduhan terbaru yang dilayangkan oleh Uni Emirat Arab terhadap militer Iran. Pihak UEA mengklaim telah mendeteksi dua rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran menuju perairan Teluk untuk mengganggu jalur navigasi kapal komersial. Merespons insiden tersebut, pemerintah UEA mengambil tindakan drastis dengan menghentikan seluruh transaksi perdagangan dan aktivitas keuangan dengan Iran.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei membantah keras tuduhan peluncuran rudal ke wilayah UEA tersebut dan menyebutnya tidak berdasar. Meskipun bantahan telah disampaikan, keputusasaan pelaku pasar komoditas makin meningkat akibat ketidakpastian keamanan di Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi energi global yang biasanya dilewati oleh seperlima dari total pasokan minyak mentah dunia setiap harinya.

Dampak dari terhambatnya arus lalu lintas kapal tanker ini sudah mulai memukul perekonomian global dan menaikkan harga bahan bakar secara drastis. Situasi ini pun memicu tekanan politik domestik bagi Trump menjelang pemilu sela AS yang krusial pada November mendatang. Gelombang keluhan dari konsumen AS yang menghadapi lonjakan inflasi menjadi ujian berat bagi janji kampanye sang presiden.