Trump Tawarkan Rp18,14 M bagi Pelapor Kecurangan Pemilu Sela

Trump mengumumkan tawaran sayembara tersebut melalui akun media sosial Truth Social miliknya dan menegaskannya kembali kepada awak media di Maryland, sebelum bertolak menuju agenda kampanye di Corinth, Mississippi. Ia menekankan bahwa hadiah uang tunai hanya akan dibayarkan jika aduan tersebut terbukti sah secara hukum di pengadilan.

"Saya akan memberikan hadiah sebesar Rp18,14 miliar bagi siapa saja yang melaporkan kecurangan pemilu hingga berujung pada penangkapan dan vonis bersalah," ujar Trump, dilansir The Guardian.

Pihak Gedung Putih menolak memberikan keterangan tambahan terkait pengumuman tersebut. Hingga kini, pihak eksekutif juga belum memerinci mekanisme verifikasi laporan maupun sumber pendanaannya, apakah menggunakan anggaran negara atau dana pribadi Trump.

Tawaran hadiah ini menambah panjang deretan strategi kampanye Trump yang kerap memadukan pesan politik dengan iming-iming insentif finansial secara langsung. Sebelumnya pada September 2026, Trump menjanjikan bantuan 5.000 dolar AS (Rp90,7 juta) bagi warga dewasa jika Partai Republik menang, potongan biaya program kesehatan Medicare sebesar 90 dolar AS (Rp1,6 juta), serta pengembalian dana 500 dolar AS (Rp9 juta) bagi peserta asuransi kesehatan tertentu.

Strategi tersebut digulirkan di tengah posisi Partai Republik yang memegang keunggulan tipis di DPR dan Senat AS. Di sisi lain, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Trump tengah tertekan oleh tingginya biaya hidup dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sayembara pelaporan pemilu serupa pernah diadakan di Texas pada 2020 senilai 25.000 dolar AS (Rp453,5 juta), yang kala itu justru dimenangkan oleh seorang pengawas dari Partai Demokrat setelah membuktikan pemilih lansia dari Partai Republik mencoblos ganda secara ilegal atas nama anaknya.

Para pakar hukum mengkritik keras tawaran Trump karena dinilai memperkuat narasi kecurangan tanpa bukti yang sah. Kekhawatiran publik kian meningkat setelah Departemen Kehakiman AS berencana mengerahkan 1.000 pengawas ke tempat pemungutan suara (TPS) serta menggugat 30 negara bagian untuk meminta data pemilih tanpa sensor, kendati gugatan tersebut telah ditolak di 26 negara bagian.

Menanggapi situasi ini, sebanyak 24 jaksa agung dari Partai Demokrat yang dipimpin oleh Jaksa Agung Washington, Nick Brown, membentuk gugus tugas bersama. Jaksa Agung California Rob Bonta turut mengecam langkah pemerintah federal yang dinilainya bermuatan politis.

"Departemen Kehakiman sekali lagi mempolitisasi instrumen hukum untuk menyerang lawan politik, dan tindakan semacam ini sepenuhnya tidak pantas," tegas Bonta.

Para penegak hukum di tingkat negara bagian menyatakan kesiapan mereka untuk menempuh jalur peradilan demi mencegah segala bentuk intervensi federal yang dinilai melanggar kewenangan daerah.