Trump Umumkan Hadiah Rp18 Miliar untuk Pelapor Kecurangan Pemilu AS

Trump sebelumnya juga menjanjikan pemberian 5 ribu dolar AS (setara Rp90,6 juta) kepada setiap warga dewasa jika Partai Republik mempertahankan kendali di kedua kamar Kongres, sebuah rencana senilai lebih dari 1 triliun dolar AS (setara Rp18.134 triliun) yang membutuhkan persetujuan legislatif.

Ia turut mengaitkan santunan bagi veteran sakit di North Carolina dengan kemenangan partainya, serta mengakui secara pribadi memerintahkan gugatan Departemen Kehakiman untuk mencegah pengesahan hasil Senat Alaska demi menghindari potensi kebingungan nama, meskipun jaksa agungnya membantah berusaha membatalkan hasil pemilu.

Pemilu sela kali ini menjadi yang pertama kalinya melibatkan pasar prediksi arus utama melalui pelantar Polymarket dan Kalshi yang memperjualbelikan kontrak hasil pemilu senilai ratusan juta dolar AS. Para ahli memperingatkan bahwa ekspektasi pasar keuangan berisiko membawa bobot lebih besar di benak publik daripada suara resmi itu sendiri.

“Pemilu bukanlah permainan. Kekhawatiran saya adalah kita telah mencapai titik di mana ekspektasi pasar keuangan membawa bobot lebih besar di benak publik daripada suara itu sendiri,” kata Davina Hurt selaku Direktur Etika Pemerintahan di Pusat Etika Terapan Markkula di Universitas Santa Clara, dikutip The Straits Times.

Contoh kebingungan publik telah terlihat pada pemilihan pendahuluan wali kota Los Angeles pada Juni, ketika peluang lokal yang sempat mengunggulkan Spencer Pratt sempat dipakai warganet sayap kanan sebagai bukti kecurangan. Michael Sanchez selaku juru bicara kantor pencatatan Los Angeles County menjelaskan bahwa kasus tersebut menegaskan betapa cepat ekspektasi hasil dapat tertukar dengan hasil sebenarnya.

Elisabeth Diana selaku Kepala Komunikasi Kalshi menjelaskan bahwa platformnya harus dilihat sebagai pelengkap jajak pendapat, sementara Rachel Moran selaku peneliti senior di Pusat Masyarakat Berinformasi Universitas Washington menilai ada lebih banyak alasan untuk memproduksi rumor karena adanya elemen keuangan yang terikat. Menanggapi situasi ini, Jared DeMarinis selaku Kepala Pemilu Maryland menyatakan telah meminta penyelidikan legalitas taruhan pemilu dan melarang petugas pemungutan suara memasang taruhan terkait pemilu.