Unggah Soal Palestine Action, Istri Penasihat Keamanan Inggris Diperiksa

Penyelidikan bermula saat pihak kepolisian menerima laporan aduan masyarakat mengenai tulisan Sarah Helm di media sosial X pada 15 Oktober. Penulis sekaligus jurnalis tersebut menjadi sorotan karena secara terbuka mencatut nama kelompok yang telah dilarang oleh pemerintah Inggris di bawah undang-undang antiterorisme.

"Kami sedang meneliti unggahan tersebut untuk memastikan apakah kasus ini perlu dilanjutkan ke tahap penyelidikan kepolisian," ujar juru bicara Kepolisian Metropolitan London, dilansir BBC.

Pemeriksaan ini bertujuan menguji apakah pesan daring tersebut melanggar aturan hukum terkait larangan memberi dukungan kepada kelompok terlarang atau masih dalam batasan kebebasan berekspresi. Hasil pemeriksaan awal aparat penegak hukum akan menentukan ada atau tidaknya bukti yang cukup untuk membuka penyidikan pidana.

Unggahan Sarah Helm tersebut merupakan tanggapan atas siaran televisi yang membahas kontroversi seputar novelis asal Irlandia, Sally Rooney. Helm menuliskan ungkapan solidaritas terbuka kepada sesama rekan penulis yang tengah menghadapi tekanan dari industri buku komersial.

"Tuhan tolong kami para penulis yang mendukung Palestina dan Palestine Action," tulis Helm pada akun pribadinya.

Polemik ini bermula dari keputusan sejumlah jaringan toko buku di Inggris yang menarik novel-novel karya Rooney dari rak penjualan mereka. Penarikan dilakukan menyusul rencana Rooney yang ingin menyumbangkan royalti penjualan bukunya kepada kelompok Palestine Action. Pihak pengelola toko buku mengambil langkah pencegahan guna menghindari risiko pelanggaran hukum, sebab regulasi antiterorisme Inggris melarang keras transaksi keuangan kepada kelompok terlarang.

Pemerintah Inggris bergerak cepat memisahkan aktivitas pribadi keluarga pejabat demi menjaga netralitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penasihat keamanan negara. Penegasan ini dikeluarkan guna menepis dugaan adanya benturan kepentingan di lingkaran pemerintahan.

"Sarah Helm bertindak sebagai warga biasa dan tidak mewakili pemerintah dalam kapasitas apa pun," tegas juru bicara kantor Perdana Menteri Inggris.

Kendati sudah ada klarifikasi resmi, gelombang kritik dari kalangan politisi dan pegiat masyarakat sipil terus bergulir. Anggota parlemen dari Partai Reform UK, Danny Kruger, melayangkan surat keprihatinan resmi kepada Perdana Menteri Inggris. Sementara itu, kelompok pegiat Campaign Against Antisemitism mendesak aparat kepolisian mengusut kasus ini secara tuntas, sekaligus meminta Jonathan Powell mengecam pernyataan sang istri secara terbuka.