Jakarta, IDN Times – Pemerintah Vietnam melayangkan protes resmi atas aktivitas pembangunan fasilitas baru oleh China di perairan Laut China Selatan, pada Jumat (28/8/2026). Langkah diplomatik ini merespons temuan citra satelit yang merekam adanya konstruksi fisik di kepulauan sengketa tersebut.
Hanoi mendesak agar seluruh kegiatan sepihak yang ilegal di wilayah itu segera dihentikan demi menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan.
Kementerian Luar Negeri Vietnam mengirimkan nota protes setelah menerima laporan proyek konstruksi di Pulau Yagong, yang juga dikenal oleh penduduk lokal sebagai Pulau Ba Ba. Pemerintah Vietnam menilai pemancangan struktur bangunan di terumbu karang tersebut melanggar kedaulatan teritorial nasional.
Hanoi menegaskan pihaknya mengantongi bukti sejarah dan dasar hukum internasional yang kuat untuk mempertahankan hak kedaulatan atas gugusan Kepulauan Paracel.
"Vietnam menentang keras hal ini dan menuntut penghentian segera atas seluruh aktivitas ilegal di wilayah kami agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali," tegas Juru Bicara Kemenlu Vietnam, Pham Thu Hang.
Analisis intelijen komersial berbasis citra satelit mendeteksi adanya instalasi bangunan baru berkaki tiga di Pulau Yagong yang berukuran kecil. Penampakan struktur fisik ini mengindikasikan awal pembangunan sistem pemantauan udara militer di kawasan barat kepulauan.
Posisi pulau yang berjarak sekitar 14 kilometer dari Terumbu Antelope diyakini sangat strategis untuk memperluas jangkauan deteksi maritim di jalur pelayaran dan penerbangan internasional.
"Fasilitas di lokasi tersebut sangat mungkin berfungsi sebagai pos pantau mandiri atau stasiun radar peringatan dini militer," jelas pakar keamanan maritim asal Singapura, Collin Koh.
Sengketa Kepulauan Paracel telah memicu konflik panjang sejak China mengambil alih paksa wilayah tersebut dari Vietnam Selatan pada 1974. Meski kerap diprotes, otoritas Beijing bergeming. China berdalih pembangunan di pulau tersebut murni untuk kepentingan sipil, seperti perlindungan perikanan dan penelitian ilmiah.
Namun, ekspansi infrastruktur pertahanan ini diprediksi akan semakin memperkuat cengkeraman militer Beijing di salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia.
"Pengembangan fasilitas ini akan menjadi tantangan militer baru yang harus dihadapi Amerika Serikat dan negara lainnya dalam mempertahankan kebebasan navigasi regional," ungkap pakar keamanan maritim Carl Thayer, dilansir dari The Vietnamese Magazine.
Sengketa wilayah ini diprediksi akan terus memanas selama aktivitas reklamasi maritim belum dihentikan secara menyeluruh.