Warga Israel Demo Tuntut Oposisi Berkoalisi dengan Partai Arab

Pemimpin oposisi utama sekaligus Ketua Partai Yashar, Gadi Eisenkot, belum memutuskan apakah akan menggandeng partai-partai mayoritas Arab untuk membentuk koalisi. Mantan kepala militer berusia 66 tahun itu selama ini memiliki pandangan keamanan yang serupa dengan Netanyahu, termasuk soal perang di Gaza. Namun, kebuntuan politik usai pemilu membuat dukungan dari partai-partai Arab menjadi penentu baginya untuk membentuk pemerintahan baru.

Pada Sabtu, Eisenkot menegaskan bahwa ia hanya akan membentuk pemerintahan Zionis yang anggotanya mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, dan liberal. Ia juga menuntut mitra koalisinya mengakui Hamas sebagai organisasi teroris serta menyetujui pemberlakuan wajib militer bagi semua warga. Syarat-syarat tersebut sebelumnya selalu ditolak oleh para pemimpin partai Arab.

Di sisi lain, partai-partai Arab menunjukkan keterbukaan untuk membantu menjatuhkan pemerintahan Netanyahu. Pemimpin partai Ra'am, Mansour Abbas, menyatakan kesediaannya untuk kembali bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Partai Ra'am tercatat sebagai satu-satunya partai Arab dalam sejarah Israel yang pernah masuk secara resmi ke dalam koalisi pemerintahan, yakni pada periode 2021 hingga 2022.

Sementara itu, politisi aliansi Joint List, Yousef Jabareen, menyatakan pihaknya bersedia mendukung Eisenkot di parlemen dari luar pemerintahan. Keputusan untuk tidak masuk ke dalam kabinet ini didasari oleh sejumlah pertimbangan, termasuk perang yang menghancurkan Gaza sejak Oktober 2023. Sikap serupa juga disampaikan oleh anggota senior parlemen dari Joint List, Ahmad Tibi.

Di tengah desakan pembentukan koalisi Yahudi-Arab, sekitar 200 pendukung sayap kanan menggelar aksi unjuk rasa tandingan di Tel Aviv pada Sabtu malam. Mereka menolak pembentukan pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab serta menuntut penyelidikan atas dugaan kecurangan pemungutan suara. Para pembicara dalam aksi tersebut menuduh partai Ra'am dan Joint List mendukung terorisme, serta menyebut unjuk rasa ini sebagai langkah awal gerakan protes menentang koalisi oposisi.

"Terkadang kobaran api besar muncul dari percikan terkecil, dan di sinilah percikan terkecil itu," ujar Wakil Menteri Almog Cohen, politisi yang maju bersama Partai Likud pimpinan Netanyahu dalam pemilu kali ini, dilansir The Times of Israel.

Dalam aksi tandingan itu, Eli Shtivi yang putranya, Idan, diculik dan dibunuh dalam serangan 7 Oktober 2023 di festival musik Nova, turut menyuarakan penolakannya. Ia mendesak pembentukan pemerintahan yang bertumpu pada mayoritas 101 kursi parlemen dengan merangkul seluruh partai selain Ra'am dan Joint List. Sejumlah aktivis sayap kanan di lokasi juga membentangkan poster yang menolak keterlibatan warga Arab dalam menentukan karakter negara Yahudi.

Sejalan dengan aksi tersebut, Netanyahu dan Partai Likud gencar melontarkan tuduhan kecurangan pemilu untuk menyerang para pemimpin minoritas Arab. Saat hari pemungutan suara, Netanyahu mengklaim partai-partai Arab tertangkap membawa amplop berisi uang tunai dan menerima dukungan tidak pantas dari pihak asing, termasuk Qatar. Kepolisian Israel sempat menangkap tiga tersangka terkait kasus tersebut, tetapi komisi pemilihan umum menegaskan insiden itu hanya kasus lokal yang terisolasi dan menolak klaim kecurangan meluas.

Tuduhan kecurangan dari kubu Netanyahu langsung mendapat kecaman dari politisi Arab yang menilai hal tersebut sebagai kampanye rasis. Koresponden Al Jazeera, Nour Odeh mengatakan bahwa sayap kanan Israel telah melabeli tingginya partisipasi pemilih warga Arab sebagai terorisme elektoral dan menyamakannya dengan serangan 7 Oktober.

Menurut Odeh, suara warga Palestina-Israel diserang karena mereka memegang posisi penentu dalam keberhasilan Eisenkot membentuk pemerintahan. Di tengah memanasnya situasi politik, Netanyahu terus memperingatkan bahaya kerja sama antara kubu oposisi dan politisi Arab melalui media sosial pada Sabtu.

"Kerja sama dengan partai-partai Arab akan menjadi bencana bagi Israel," kata Netanyahu, dilansir Arab News.

Untuk memecah kebuntuan politik, blok oposisi dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi pemilihan langsung perdana menteri serta berencana segera mengganti Ketua Knesset, Amir Ohana. Di sisi lain, Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan memulai perundingan pada Rabu (4/11/2026) dan memberikan mandat kepada salah satu pemimpin partai paling lambat pada Kamis. Pemimpin partai yang ditunjuk nantinya memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan baru, dengan opsi perpanjangan selama 14 hari.