Apa yang Terjadi jika Tidak Ada yang Berani Mengkritik Pemerintah?

Tanpa disadari, kritik yang dilontarkan oleh rakyat memang menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengawasi pejabat dan jalannya sistem pemerintahan. Dengan adanya kritik, semua orang bisa menyoroti kebijakan yang dianggap merugikan, tidak transparan, dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak pemangku kekuasaan. Ketika suara kritis dari rakyat dibungkam atau berkurang, keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan publik bisa berjalan lancar tanpa adanya koreksi dari pihak mana pun.

Kondisi tersebut bisa membuka peluang yang sangat lebar bagi praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Freedom House mencatat bahwa berkurangnya kebebasan media dan kebebasan berekspresi dapat mengurangi akuntabilitas pemerintah, sehingga penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih sulit terdeteksi.

Hal ini sejalan dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari laman resmi KPK, selama periode 2020-2024, KPK sukses menangani 2.730 kasus korupsi dan menetapkan 691 tersangka. Penangkapan yang dilakukan selama periode tersebut berasal dari 21.189 laporan masyarakat dari berbagai daerah. Sementara itu, laporan lainnya yang dikutip dari laman Nasional Kompas menyatakan bahwa pada tahun 2025, KPK juga berhasil menangani 116 kasus korupsi melalui 11 operasi tangkap tangan (OTT) serta menetapkan 116 tersangka. Bukti tersebut mencerminkan betapa krusialnya peran masyarakat dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan.

Suatu pemerintahan memang pada dasarnya tidak bisa hanya dipegang atau dijalankan oleh segelintir pihak. Pemerintah yang baik pasti akan membutuhkan masukan dari semua elemen publik mulai dari warga biasa, akademisi, hingga media. Hal ini bertujuan untuk memahami dampak nyata dari kebijakan yang sudah diterapkan.

Tanpa adanya kritik, pemerintah akan berisiko menjalankan kebijakan yang kurang efektif karena tidak memperoleh umpan balik yang jujur dan beragam dari masyarakat yang terdampak langsung. Ini juga sama dengan yang disampaikan oleh World Bank bahwa transparansi dan keterlibatan warga merupakan faktor penting dalam memperbaiki kinerja pemerintahan dan menghasilkan pembangunan yang lebih baik. Tak hanya itu, hal tersebut tercermin saat banyak mahasiswa turun ke jalan pada Juni 2026 untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya terkait pembiayaan program-program besar negara dan dampaknya terhadap kondisi fiskal.

Selain rakyat, media juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya sistem pemerintah dengan penyampaian informasi yang akurat. Melalui adanya liputan dan investigasi, media dapat mengungkap kesalahan kebijakan, pemborosan anggaran, dugaan korupsi, atau berbagai persoalan lain yang menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, keberadaan media yang kritis juga menjadi salah satu pilar penting untuk memastikan bahwa kekuasaan berjalan sebagaimana mestinya.

Jika kritik terhadap pemerintah dianggap tabu atau berisiko, media dapat terdorong untuk menghindari pemberitaan yang sensitif karena adanya tekanan dari pihak tertentu. Dan hal tersebut tercermin pada setiap demo yang terjadi pada bulan Juni ini. Hanya satu dari sekian banyak media televisi lainnya yang meliput kondisi terkini di lapangan. Ketika kebebasan media melemah, masyarakat juga akan kehilangan akses terhadap informasi penting, sehingga diskusi publik menjadi kurang sehat dan kemampuan warga untuk menilai kebijakan pemerintah secara objektif ikut berkurang.

Demokrasi yang sehat akan selalu membutuhkan masyarakat yang berani menyampaikan pendapat, mengajukan kritik, dan terlibat dalam diskusi mengenai berbagai isu publik. Ketika kritik tak lagi diterima atau dianggap sebagai ancaman, banyak warga menjadi enggan berbicara karena khawatir menghadapi tekanan, stigma, atau konsekuensi tertentu. Kondisi ini akan mengakibatkan ruang publik yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan secara terbuka perlahan hilang.

Kemudian, efek paling besar jika tidak ada yang berani mengkritik pemerintah adalah keputusan politik semakin didominasi oleh segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, kualitas demokrasi dapat melemah karena hak-hak sipil tidak lagi terlindungi secara optimal. Selain itu, masyarakat juga akan kehilangan keberanian untuk menyuarakan kepentingannya secara terbuka sebagaimana mestinya.

Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab seharusnya tidak boleh dinilai sebagai ancaman bagi sebuah negara. Para pejabat pemerintah harus menganggap semua itu sebagai salah satu cara agar pemangku kekuasaan tetap berada di jalur yang benar. Apa jadinya suatu negara jika hak-hak bersuara rakyatnya banyak yang dicabut atau dibungkam dari segala sisi?

Referensi

The Growing Shadow of Autocracy. Freedom House. Diakses pada 14 Juni 2026.

Attacks on the Record. Freedom House. Diakses pada 14 Juni 2026.

Making Politics Work for Development: Harnessing Transparency and Citizen Engagement. World Bank Group. Diakses pada 14 Juni 2026.

Indonesia: Freedom on the Next 2023 Country Report. Freedom House. Diakses pada 14 Juni 2026.

Najwa, Hendararti, D. W. B., & Wardhani, N. F. (2025). Prabowo approach raises concerns about civil liberties. POLTRANS: Journal of Politics and Social Transformation, 1(1). Diakses pada 14 Juni 2026.

Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. INTEGRITAS: jurnal Antikorupsi, 5(2), 117-131. Diakses pada 14 Juni 2026.

Students in anti-Prabowo protests say Indonesia 'heading' for bankruptcy. Reuters. Diakses pada 14 Juni 2026.

KPK dumps cases as credibility slumps. The Jakarta Post. Diakses pada 14 Juni 2026.

Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama. KPK. Diakses pada 16 Juni 2026.

Publikasi Data Statistik Penindakan. KPK. Diakses pada 16 Juni 2026.

KPK Tangani 116 Kasus Korupsi, 11 OTT, dan Tetapkan 116 Tersangka pada 2025. Nasional Kompas. Diakses pada 16 Juni 2026.