Bisakah Indonesia Bubar seperti Uni Soviet dan Yugoslavia?

Sulit memisahkan ramainya narasi Indonesia bubar dari kondisi politik dan ekonomi yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, pemerintah meluncurkan sejumlah program besar yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Polemik mengenai pendanaan Makan Bergizi Gratis, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta berbagai proyek lain yang dianggap membebani fiskal negara menjadi bahan perdebatan yang terus berulang. Pada saat yang sama, masyarakat juga dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari tekanan terhadap nilai rupiah, daya beli yang belum sepenuhnya pulih, hingga masih terjadinya PHK di sejumlah sektor.

Keresahan tersebut semakin kuat ketika perdebatan tidak lagi terbatas pada isu ekonomi. Meningkatnya keterlibatan militer dalam jabatan sipil, kontroversi sejumlah kebijakan pemerintah, hingga kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi membuat sebagian masyarakat merasa bahwa masalah yang dihadapi bukan sekadar persoalan pertumbuhan ekonomi. Dari sinilah celetukan tentang negara bubar memperoleh momentumnya. Bukan karena Indonesia sedang berada di ambang keruntuhan seperti Uni Soviet atau Yugoslavia, melainkan karena banyak persoalan besar muncul dalam waktu yang hampir bersamaan sehingga memunculkan pertanyaan tentang arah negara di masa depan.

Banyak orang mengira Uni Soviet runtuh karena ekonomi yang kolaps. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak cukup menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum bubar pada 1991, Uni Soviet telah menghadapi stagnasi ekonomi, birokrasi yang semakin tidak efisien, serta beban politik yang terus membesar. Pemerintah pusat juga kesulitan menjawab tuntutan perubahan yang datang dari berbagai wilayah.

Masalah terbesar muncul ketika kepercayaan terhadap pusat kekuasaan mulai melemah. Republik-republik anggota tidak lagi melihat Moskow sebagai jawaban atas persoalan mereka. Di saat yang sama, identitas lokal semakin menguat dan elit daerah mulai memiliki agenda politik masing-masing. Keruntuhan Uni Soviet pada akhirnya bukan hanya soal ekonomi. Keruntuhan itu terjadi karena negara kehilangan kemampuan mempertahankan legitimasi politiknya di hadapan masyarakat dan wilayah-wilayah yang membentuknya.

Yugoslavia memberikan pelajaran yang berbeda dari Uni Soviet. Negara ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis, agama, dan identitas nasional yang hidup dalam satu sistem politik. Selama beberapa dekade, perbedaan tersebut masih dapat dikelola karena ada konsensus politik yang menjaga persatuan tetap berdiri.

Situasi berubah ketika elit politik mulai memainkan sentimen identitas untuk memperkuat posisi masing-masing. Ketegangan yang awalnya berupa persaingan politik berkembang menjadi konflik yang jauh lebih serius. Identitas sebagai warga Yugoslavia perlahan kalah kuat dibandingkan dengan identitas etnis dan kelompok. Ketika rasa memiliki terhadap negara melemah, persatuan yang selama ini terlihat kokoh ternyata tidak cukup kuat menghadapi tekanan politik yang terus membesar. Dari sinilah proses perpecahan Yugoslavia berlangsung hingga melahirkan sejumlah negara baru.

Uni Soviet dan Yugoslavia tidak runtuh karena satu peristiwa tunggal, melainkan akibat berbagai persoalan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Karena itu, sebagian orang mulai membandingkan kondisi Indonesia saat ini dengan kedua negara tersebut. Perbandingan itu muncul di tengah berbagai isu yang ramai dibahas sepanjang 2025–2026, mulai dari polemik pendanaan Makan Bergizi Gratis, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal negara, pelemahan rupiah, tekanan terhadap daya beli masyarakat, hingga masih terjadinya PHK di sejumlah sektor.

Di bidang politik, perdebatan mengenai meningkatnya peran militer dalam jabatan sipil, kualitas pengawasan terhadap pemerintah, dan arah demokrasi juga ikut memperkuat keresahan publik. Tentu saja Indonesia saat ini masih sangat berbeda dari Uni Soviet atau Yugoslavia menjelang keruntuhannya. Namun, nama kedua negara itu sering muncul bukan karena Indonesia sedang menuju perang saudara atau perpecahan wilayah, melainkan karena keduanya menjadi pengingat bahwa negara besar pun dapat menghadapi krisis ketika berbagai persoalan ekonomi dan politik terus menumpuk tanpa penyelesaian yang mampu meyakinkan masyarakat.

Meski peluang Indonesia bubar seperti Uni Soviet atau Yugoslavia tergolong kecil, bukan berarti seluruh kekhawatiran publik mengenai, "Bisakah Indonesia bubar?" dianggap berlebihan. Banyak negara tidak langsung runtuh dalam bentuk perpecahan wilayah. Sebagian justru mengalami kemunduran perlahan melalui melemahnya institusi, menurunnya kualitas demokrasi, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di sinilah letak tantangan Indonesia saat ini. Polemik mengenai berbagai program pemerintah, perdebatan tentang arah demokrasi, hingga kritik terhadap prioritas anggaran menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat sedang mengalami ujian. Jika persoalan tersebut terus diabaikan, dampaknya mungkin bukan perpecahan wilayah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia. Namun, negara dapat menghadapi masalah yang tidak kalah serius berupa melemahnya legitimasi publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Uni Soviet dan Yugoslavia runtuh karena kombinasi persoalan politik, ekonomi, dan sosial yang berlangsung dalam waktu panjang. Indonesia saat ini belum menunjukkan kondisi yang mengarah pada skenario serupa. Namun, ramainya narasi tentang Indonesia bubar menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sedang menyimpan kegelisahan terhadap arah perjalanan negara. Kegelisahan itulah yang seharusnya menjadi perhatian utama sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Referensi

"One Country or Many? Prospects for the Future of Indonesia". Education About Asia. Diakses pada Juni 2026.

"The break-up of Indonesia? Nationalisms after decolonisation and the limits of the nation-state in post-Cold War Southeast Asia". Australian National University. Diakses pada Juni 2026.

"The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance". East-West Center Washington. Diakses pada Juni 2026.