Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

FFI Tembuskan 4 Poin Pelanggaran Etik PSSI ke FIFA dan AFC

4 min read
FFI Tembuskan 4 Poin Pelanggaran Etik PSSI ke FIFA dan AFC
Logo Federasi Futsal Indonesia. (Dok. FFI).
  • FFI melaporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI terkait pemakzulan Michael Sianipar.

  • Laporan FFI ditembuskan kepada FIFA dan AFC, dengan dasar SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026.

  • FFI menyoroti kewenangan, hak jawab, dugaan konflik kepentingan, dan independensi asosiasi anggota.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Konflik tata kelola antara Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) atau Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan PSSI memasuki babak baru. FFI telah melaporkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI, atas pemakzulan Michael Sianipar dari kursi Ketua Umum Futsal pada Selasa (17/11/2026).

Laporan ini tak cuma dilempar ke Komite Etik, tapi juga ditembuskan kepada FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Konflik berakar pada penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. SK tersebut menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI, sekaligus membatalkan mandat kepengurusan periode 2024-2028.

FFI mengkritisi empat poin krusial atas SK yang ditandatangani langsung oleh Erick Thohir dan Yunus Nusi tersebut. Pengaduan tersebut turut ditembuskan secara resmi kepada FIFA dan AFC. Berikut empat poin krusialnya:

  1. 1. Ketiadaan rujukan kewenangan dalam Statuta PSSI

    Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri), ditemani Direktur Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi A. Kusumo (tengah), dan Sekjen PSSI Yunus Nusi melakukan inspeksi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (7/9/2024). (Dok. PSSI)
    Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri), ditemani Direktur Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi A. Kusumo (tengah), dan Sekjen PSSI Yunus Nusi melakukan inspeksi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (7/9/2024). (Dok. PSSI)

    Dalam aturan main organisasi, setiap keputusan pembatalan mandat kepengurusan wajib bersandar pada dasar hukum yang eksplisit. FFI menyoroti SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang mencabut jabatan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 tanpa mencantumkan satu pun pasal dalam Statuta PSSI sebagai landasan kewenangan.

    FFI menukil Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI 2025 serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) AD/ART FFI secara tegas mengatur bahwa kewenangan memilih maupun memberhentikan ketua hanya berada di tangan Kongres Asosiasi Anggota.

    Pasal 91 juga mengatur kalau gejolak dalam organisasi anggota harus diselesaikan lebih dulu secara internal paling lama 30 hari. Namun, SK pemakzulan itu justru memakai hasil rapat anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Agustus 2026 yang diklaim memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PSSI untuk menunjuk Plt asosiasi anggota.

    "FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," kata Michael Victor Sianipar dalam keterangan resminya.

  2. 2. Pengabaian hak jawab dan mekanisme sengketa internal

    WhatsApp Image 2025-09-03 at 14.45.38.jpeg
    Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar dalam pelepasan Timnas Futsal Indonesia. (Dok. FFI)

    Penjelasan FFI, sebelum sanksi atau pengambilalihan kepemimpinan dijatuhkan, Statuta PSSI mewajibkan adanya tahapan klarifikasi serta penyelesaian sengketa internal. Namun, FFI menyatakan tidak pernah menerima pemanggilan, permintaan klarifikasi, kesempatan membela diri (Pasal 16 ayat 6 dan Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI), maupun syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial (Pasal 33 huruf d Statuta PSSI).

    Selain itu, Sekretariat Jenderal PSSI dinilai mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam tenggat 30 hari kerja melalui tim ad hoc sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI. Rangkaian prosedur yang dilewati inilah yang mendorong FFI membawa persoalan tersebut ke ranah yudisial Komite Etik.

  3. 3. Dugaan konflik kepentingan dalam rapat Exco

    Potret rapat anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Rabu (3/4/2024). (dok. PSSI)
    Potret rapat anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Rabu (3/4/2024). (dok. PSSI)

    FFI juga meminta investigasi atas informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota Exco PSSI yang merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi. Oknum tersebut disinyalir menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan permohonan KLB FFI, lalu turut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI yang dijadikan dalih dalam SK. Aturan yang disinggung adalah Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 43 ayat 2 Statuta PSSI.

    Untuk menguji kebenaran informasi tersebut, FFI memohon agar Komite Etik membentuk tim investigasi khusus sesuai Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI. Tim ini diharapkan dapat memeriksa dokumen Rapat Exco 28 Agustus 2026 sekaligus memverifikasi keabsahan 48 surat permohonan KLB yang masuk.

  4. 4. Intervensi terhadap independensi asosiasi anggota

    Exco PSSI, Vivin Cahyani. (IDN Times/Tino).
    Exco PSSI, Vivin Cahyani. (IDN Times/Tino).

    Penunjukan Vivin oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB dipandang mengambil alih mekanisme internal organisasi. Kebijakan ini dinilai berpotensi mencederai prinsip netralitas serta kebebasan anggota dari campur tangan pihak ketiga yang dijamin oleh Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.

    "Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga," ujar Michael.

Related Articles

See More