Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) kebagian mengatur komisi tarif ojek online untuk layanan pengantaran barang dan makanan. Mereka berencana membungkusnya dalam keputusan menteri (kepmen).
Wamenkomdigi, Nezar Patria menjelaskan bahwa mereka tengah melakukan pendalaman dari proses bisnis pengantaran barang dan makanan serta mempertimbangkan aspirasi dari pengemudi juga platform.
Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi acuan pemerintah dalam menyusun aturan layanan ojek online, khususnya pengantaran barang dan makanan. Pemerintah memastikan aturan tersebut memberi perlindungan dan hasil terbaik bagi pengemudi, dengan melibatkan platform dan pengemudi dalam pembahasannya.
“Kita sedang melakukan pendalaman dari proses bisnis pengantaran barang dan makanan serta melihat aspirasi yang datang dari para pengemudi dan jug platform. Lalu nanti kita lihat mana yang terbaik. Dalam artian tentu saja sesuai dengan semangat Perpres yang sudah diamanatkan oleh Presiden tentang pembagian yang lebih adil buat pengemudi,” ujarnya di Jakarta, pada Rabu (19/08/2026).
Wamen Nezar lebih lanjut mengatakan bahwa mereka juga akan tetap melihat bisnis atau ekosistem digital platform yang sedang berjalan.
Untuk pengantaran barang dan makanan, terdapat fleksibilitas karena mempertimbangkan proses bisnis dan algoritma, terutama untuk pengantaran barang.
“Pengantaran barang ini melibatkan banyak komponen lain. Misal ada handling-nya, penanganan barang, besar barangnya, lalu kemudian packaging-nya dan lain sebagai macamnya. Lalu ada juga risiko-risikonya, risiko dia terlambat, cuaca buruk dan lain sebagai macamnya. Itu kan semuanya harus dihitung,” jelasnya.
Komdigi akan mendalami bagaimana platform melakukan biaya lainnya terhadap layanan yang diberikan dari proses bisnis tersebut. Nezar memastikan bahwa semua proses akan berlangsung secara adil sehingga pengemudi mendapatkan haknya dan platform bisa mendapatkan margin yang pantas supaya bisnis bisa tetap berjalan.