Prabowo Subianto Tekankan Digitalisasi dalam Pemberantasan Korupsi

Memulai masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024--2029, Prabowo Subianto menyampaikan pidato pelantikan yang menjadi momen krusial untuk menegaskan visi dan misinya dalam memimpin bangsa. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan tiga hal utama untuk memberantas korupsi, yaitu perbaikan sistem, penegakan hukum, dan digitalisasi.

"Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan." kata Prabowo dalam pidato kepresidenan perdananya, Minggu (20/10/2024).

Selain menggarisbawahi pentingnya digitalisasi, Prabowo juga menekankan bahwa semua unsur pimpinan harus memberikan contoh yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Tapi, ini harus kita lakukan seluruh unsur. Pimpinan harus memberi contoh, ing ngarso sung tulodo. Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dari semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras." tegas Prabowo.

Melalui pidato pelantikan tersebut, Prabowo menunjukkan perhatian yang besar terhadap pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama dalam kepemimpinannya. Ia menyadari bahwa korupsi adalah musuh bersama yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari tingkat kepemimpinan tertinggi.

Tak hanya menjelaskan dari segi pemberantasan korupsi, Prabowo juga tegas bersuara soal subsidi bantuan kepada rakyat. Ia menekankan bahwa program subsidi harus tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Prabowo berkomitmen untuk memastikan bahwa alokasi anggaran untuk subsidi tidak hanya dimanfaatkan oleh segelintir pihak, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas.

"Juga, semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," kata Prabowo Subianto lebih lanjut dalam pidato pelantikannya.

Prabowo menambahkan bahwa penerapan teknologi digital dalam pengelolaan program subsidi akan memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi secara real-time penyaluran bantuan. Lewat sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi dan memverifikasi penerima subsidi dengan lebih akurat, mengurangi risiko penyimpangan, dan memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari program bantuan ini.

Korupsi telah lama menjadi masalah kronis di Indonesia. Praktik korupsi menggerogoti anggaran negara, menghambat pembangunan, dan merugikan rakyat, terutama kelompok masyarakat yang paling rentan. Salah satu pendekatan yang dijanjikan oleh Prabowo Subianto adalah memanfaatkan teknologi digital untuk menutup celah-celah yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik.

Digitalisasi mampu memberikan transparansi pada berbagai sektor pemerintahan. Dengan menerapkan sistem digital yang dapat dilacak, risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisasi dan setiap transaksi bisa diaudit dengan lebih mudah. Dalam era di mana informasi bisa diakses secara real-time, digitalisasi memungkinkan pemantauan yang lebih cepat dan efisien, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

"Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Jangan takut melihat realita ini." pungkasnya.

Digitalisasi dalam rencana pemerintahan era Prabowo Subianto membuka harapan baru dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Komitmennya terhadap penggunaan teknologi digital untuk mengurangi kebocoran anggaran dan memperbaiki sistem pelayanan publik menunjukkan Prabowo mengajukan langkah konkrit dalam memberantas korupsi. Tantangan memang ada. Namun, dengan dukungan dari berbagai pihak, visi digitalisasi untuk transparansi pemerintahan ini bisa menjadi kenyataan yang membawa perubahan signifikan bagi Indonesia.