5 Catatan Kritis Menkeu Kabinet Bayangan soal Nota Keuangan 2026

Di dalam pidato yang disampaikan pada Jumat lalu, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 sebesar 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan pada 2026 sebesar 5,4 persen. Pria yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra itu turut menyebut pertumbuhan yang tinggi akan dijaga dengan tekanan inflasi yang hanya sebesar 2,5 persen.

Namun, dalam catatan Bhima, klaim pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga. Analisis Kabinet Bayangan justru menunjukkan terjadinya penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi.

"Jika sebelumnya 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap lebih dari 400 ribu atau 500 ribu tenaga kerja pada 2025, maka pada 2026 angka itu (tenaga kerja yang terserap) mengalami penurunan. Saat ini pertumbuhan 1 persen ekonomi hanya menciptakan sekitar 340 ribu lapangan kerja," ungkap Bhima.

Melihat hal ini, Kabinet Bayangan menilai pertumbuhan ekonomi yang diklaim naik tetapi kesempatan kerja justru menurun. Bhima menyebut, hal itu dipicu klaim investasi untuk hilirisasi ternyata lebih banyak bersifat padat modal dibandingkan padat karya.

"Artinya, semakin banyak investasi yang masuk, terutama untuk hilirisasi, sebenarnya tidak mampu menyerap lapangan pekerjaan yang memadai, terutama bagi lulusan SMK maupun sarjana," tutur dia.

Klaim tingkat pengangguran terbuka (TPT) bakal menurun pada 2027 ke angka 4,3 persen hingga 4,87 persen dinilai oleh Bhima tidak tepat. Sebab, data dari BPJS Ketenagakerjaan dan APINDO menunjukkan gelombang PHK mencapai 86 ribu hingga 126 ribu pekerja.

"Ini menunjukkan angka PHK saat ini lebih tinggi dibandingkan masa pasca-COVID-19. Bahkan, merupakan salah satu gelombang PHK yang cukup tinggi," tutur dia.

Kemudian, pemerintah merencanakan anggaran belanja 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun. Tetapi, di dalam pidatonya, Prabowo tak menyebut secara eksplisit rincian penganggaran untuk program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih yang akan menyedot anggaran dalam jumlah besar.

"Ini berarti anggaran-anggaran yang berpotensi menimbulkan kontroversi, baik dari masyarakat maupun pelaku usaha, sengaja tidak ditonjolkan. Hal ini semakin meyakinkan kami bahwa anggaran-anggaran besar yang justru tidak disebutkan menunjukkan ada yang disembunyikan," kata Bhima.

Dampaknya, kata Bhima, publik tidak mendapatkan gambaran rinci bagaimana program MBG akan berjalan pada 2027. "Apakah MBG masih akan mengambil porsi dari dana pendidikan. Apakah jumlah dapurnya akan dikurangi atau bahkan dimoratorium," tutur dia.

Pertanyaan lainnya soal Kopdes Merah Putih, apakah setiap koperasi itu akan mampu membayar cicilan. Cicilan itu muncul lantaran pemerintah menganggarkan Rp240 triliun untuk program unggulan Prabowo tersebut. Pinjaman itu digelontorkan dari bank-bank pemerintah alias Himbara.

"Program-program lainnya seperti Sekolah Garuda, tidak disebut secara eksplisit berapa anggarannya atau rencana yang akan diajukan pada 2027," katanya.

Poin lain yang disoroti oleh Kabinet Bayangan soal transisi energi. Pemerintah mengumumkan penambahan 30 gigawatt energi terbarukan di dalam kurun sisa 4 bulan tahun ini. Penambahan itu menjadi bagian dari target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt.

Prabowo turut menyinggung alokasi Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk megaproyek Giant Sea Wall. Bhima menilai rencana transisi energi tidak realistis sebab membutuhkan anggaran yang cukup besar. Selain itu, ada kejanggalan dalam praktik transisi energi ini.

"Ada ketidaksesuaian antara ambisi 100 gigawatt pembangkit energi listrik terbarukan dengan capaian yang baru ada 30 gigawatt hingga akhir tahun 2026. Presiden menyebut 30 gigawatt energi terbarukan akan dicapai pada 2026, sedangkan sisa waktu tahun ini hanya 4 bulan," kata Bhima.

Target tersebut tetap tidak realistis bila ditujukan untuk 2027. Selain itu, tidak ada satu pun penjelasan bahwa energi terbarukan ini akan menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menyebabkan kelebihan pasokan listrik di Jawa dan Bali yang sudah menyebabkan berbagai persoalan baik dari kesehatan dan lingkungan.

Poin lain yang dicermati oleh Kabinet Bayangan, yakni ketertutupan pemerintah terkait Danantara. Prabowo beberapa kali menyebut soal kinerja BUMN, termasuk pemangkasan jumlah anak, cucu dan cicit usaha BUMN serta laporan kinerja keuangannya.

"Tetapi, hingga pernyataan ini kami sampaikan, publik tidak bisa melakukan pengujian terhadap klaim kinerja konsolidasi BUMN di bawah Danantara, karena Danantara belum juga mempublikasi laporan keuangannya," kata Bhima.

Karena itu, menurutnya, klaim-klaim Prabowo terkait Danantara merupakan klaim sepihak tanpa bisa diverifikasi oleh publik, termasuk menguji apakah aset-aset yang sedang dikonsolidasikan merupakan aset yang produktif.

"Lalu, di dalam skenario pemangkasan jumlah BUMN itu, tidak disebutkan bagaimana nasib tenaga kerjanya," tutur dia.

Bhima turut mengkritisi proyek besar lainnya yang disampaikan Prabowo, yakni Giant Sea Wall. Proyek itu bakal diluncurkan tanpa ada uji kelayakan yang memadai. Selain itu, proyek tersebut akan dipaksakan di dalam kondisi fiskal Indonesia yang terbatas.

"Belum lagi dampak ke lingkungan yang cukup masif," ucapnya.

Bhima juga menyoroti sikap Prabowo yang tidak menyinggung sama sekali mengenai fenomena El Nino yang kini sedang berlangsung di Tanah Air. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi pada 2027 sebesar 6 persen akan sulit digapai bila persoalan mitigasi El Nino tidak ditangani.

"Yang terjadi justru ekonomi bisa tumbuh di bawah 5 persen bila El Nino tidak ditangani," katanya.

Bahkan, menurut data dari pemerintah sendiri, kata Bhima, sudah ada lebih dari 100 ribu hektare titik hutan yang terbakar. Sebagian di antaranya merupakan lahan gambut.

"Di berbagai daerah lainnya juga sudah terjadi kekeringan sehingga delapan komoditas yang diklaim sudah swasembada pun akan sulit dipertahankan statusnya jika persoalan kekeringan yang mengganggu produktivitas petani tidak dimitigasi," ujarnya.

Maka, Kabinet Bayangan menyesalkan hingga di akhir pidatonya, Prabowo tidak membahas mengenai respons dan paket kebijakan terkait mitigasi El Nino. Tidak ada insentif bagi pemerintah daerah untuk mengatasi fenomena El Nino. Pemerintah juga tidak mengalokasikan insentif bagi masyarakat adat yang sudah menjaga hutan.

"Padahal, semua yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo pada 2027 akan menghadapi tantangan bila anomali iklim El Nino tidak diatasi. Hal ini menunjukkan tidak ada upaya serius dalam menghadapi fenomena El Nino," tuturnya.