5 Permintaan Pengusaha Usai DSI Ambil Alih Ekspor Sawit-Batu Bara

Pertama, dunia usaha meminta penerapan ekspor satu pintu itu dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan keunikan masing-masing sektor.

“Komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel/ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, dan profil pembeli internasional yang sangat beragam,” tulis Apindo.

Para pengusaha berharap ekspor tetap bisa berjalan sesuai mekanisme yang berlaku selama masa transisi tiga bulan.

Pengusaha menyatakan perlunya jaminan kepastian atas kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengapalan dan asuransi.

Tak hanya itu, pengusaha juga menyoroti perubahan aturan penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE). Pengusaha meminta kejelasan atas implementasi perubahan kebijakan DHE, Domestic Market Obligation (DMO). Para pengusaha juga mendesak agar skema perdagangan internasional (FTA, perjanjian bilateral, ketentuan WTO) tetap diterapkan.

“Pemerintah perlu menerbitkan petunjuk teknis yang transparan guna menghilangkan spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global,” tulis Apindo.

Para pengusaha berharap agar operasional DSI dijalankan secara transparan dan akuntabel, tanpa menimbulkan beban biaya tambahan bagi pelaku usaha. Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu diperjelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional.

Selain itu, penanganan under-invoicing dan transfer pricing harus dilakukan secara sistemik melalui teknologi informasi modern, dengan penegakan hukum yang ditujukan pada pelaku pelanggaran secara spesifik.

“Platform ekspor terintegrasi perlu dirancang sebagai closed-loop system yang mencakup seluruh rantai industri hulu-hilir, terhubung dengan semua instansi terkait, serta menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data masing-masing pelaku industri,” tulis Apindo.

Gabungan asosiasi pengusaha itu juga meminta dibentuk forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha.

“Forum ini membahas rincian teknis secara komprehensif, meliputi cakupan komoditas, mekanisme penetapan harga, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh,” tulis APINDO.

Terakhir, mereka juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi kepada para pembeli dan importir internasional mengenai kebijakan tata kelola ekspor melalui DSI.

“Asosiasi sektor siap mendukung dan memfasilitasi upaya sosialisasi tersebut,” tulis Apindo.