Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

64,2 Persen Warga RI Tak Capai Standar Hidup Layak Negara Menengah Atas

64,2 Persen Warga RI Tak Capai Standar Hidup Layak Negara Menengah Atas
Ilustrasi warga miskin (IDN Times/Juliadin)
  • Bank Dunia memproyeksikan 64,2 persen penduduk Indonesia belum mencapai standar hidup layak negara berpenghasilan menengah ke atas pada 2026.
  • Proyeksi kemiskinan pada tiga ambang batas pengeluaran diperkirakan terus menurun pada 2027 dan 2028.
  • Pertumbuhan ekonomi 2025 didukung investasi dan ekspor manufaktur, sementara konsumsi melambat dan tekanan pada 2026 disebut muncul.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Share Article

Jakarta, IDN Times - Bank Dunia memproyeksikan sebanyak 64,2 persen penduduk Indonesia belum mampu mencapai standar hidup layak untuk kategori negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle-income) pada 2026 mendatang.

Hal itu berdasarkan The Macro Poverty Outlook Bank Dunia Edisi April 2026. Angka tersebut mengacu pada ambang batas pengeluaran sebesar 8,30 dolar AS Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP) per hari.

Meski tidak mengindikasikan kemiskinan ekstrem, laporan itu memperlihatkan mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya kelompok rentan dan kelas menengah masih membentang jarak yang cukup jauh untuk meraih ketahanan ekonomi yang benar-benar mapan.

  1. 1. Tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan tiga ambang batas pengeluaran

    kemiskinan
    ilustrasi kemiskinan (pexels.com/Austin Garcia)

    Dalam laporan yang sama, Bank Dunia merinci gambaran tingkat kemiskinan Indonesia pada 2026 berdasarkan tiga ambang batas pengeluaran:

    • Tingkat Kemiskinan Internasional (3 dolar AS PPP): Diproyeksikan sebesar 3,6 persen, yang mencerminkan proporsi penduduk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
    • Tingkat Kemiskinan Negara Menengah Bawah (4,20 dolar AS PPP): Diproyeksikan sebesar 15,4 persen, mencakup kelompok masyarakat yang berada di garis kemiskinan standar menengah bawah.
    • Tingkat Kemiskinan Negara Menengah Atas (8,30 dolar AS PPP): Diproyeksikan sebesar 64,2 persen, yang menunjukkan mayoritas penduduk belum tersentuh standar ketahanan ekonomi negara upper middle-income atau berpenghasilan menengah ke atas.

  2. 2. Proyeksi kemiskinan Indonesia terus menurun hingga 2028

    potret kemiskinan
    ilustrasi potret kemiskinan (pexels.com/Pixs Storage)

    Kendati angka ketahanan ekonomi masyarakat masih menjadi tantangan, Bank Dunia memproyeksikan tren penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia akan terus berlanjut secara konsisten pada periode 2027 hingga 2028:

    Proyeksi Tahun 2027

    • Kemiskinan Ekstrem: Turun menjadi 3,2 persen.
    • Standar Menengah Bawah: Turun menjadi 14,3 persen.
    • Standar Menengah Ke Atas: Melandai ke angka 63,1 persen.

    Proyeksi Tahun 2028

    • Kemiskinan Ekstrem: Diproyeksikan tersisa 2,8 persen.
    • Standar Menengah Bawah: Turun menjadi 13,3 persen.
    • Standar Menengah Ke Atas: Membaik ke kisaran 62,0 persen.

  3. 3. Gambaran kondisi ekonomi Indonesia

    ilustrasi kemiskinan
    ilustrasi kemiskinan (unsplash.com/Jordan Opel)

    Bank Dunia menyoroti perekonomian Indonesia tumbuh 5,1 persen pada 2025 disokong investasi, lonjakan ekspor manufaktur, serta kinerja sektor jasa dan kelapa sawit. Namun, pertumbuhan konsumsi melambat ke 4,7 persen, dan konflik Timur Tengah memicu tekanan pada 2026.

    Poin-poin penting perkembangan ekonomi:

    Inflasi Melonjak: Inflasi Maret menyentuh batas atas target Bank Indonesia (3,5 persen), terpicu pencabutan subsidi listrik, penyesuaian tarif air, serta inflasi pangan (3,3 persen) akibat cuaca buruk dan program makan siang gratis.

    Kemiskinan vs Upah: Angka kemiskinan turun ke 16,4 persen berkat stimulus dan kenaikan upah pekerja berketerampilan rendah (+6 persen). Namun, upah pekerja terampil turun 0,2 persen, memperpanjang stagnasi pendapatan kelas menengah, sementara pekerja informal naik ke 59,4 persen.

    Kerapuhan Fiskal: Defisit fiskal melebar ke 2,9 persen PDB akibat penurunan pendapatan (turun ke 11,6 persen PDB) dari percepatan restitusi pajak dan transfer dividen BUMN ke Danantara. Utang publik naik menjadi 40,5 persen PDB.

    Tekanan Teknis: Defisit transaksi berjalan membaik ke 0,1 persen PDB, tetapi arus modal keluar terdeteksi pada Februari, memicu tekanan pada rupiah (turun 0,7 persen ytd). Cadangan devisa tetap aman untuk 6,3 bulan impor.

Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More