8 Kebijakan Penghematan yang Diluncurkan Pemerintah: WFH hingga B50

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (IDN Times/Triyan).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, paket kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mendorong transformasi struktural ekonomi melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Sebagai bagian dari mitigasi terhadap perkembangan geopolitik global, pemerintah menghadirkan program 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional. Program ini bertujuan memperkuat etos kerja, meningkatkan produktivitas, dan membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing.

“Keseluruhan kebijakan ini bagian dari transformasi menuju ekonomi yang lebih efisien dan berdaya tahan,” ujar Airlangga Hartarto, dikutip Rabu (1/4/2026).

Program ini juga menjadi pijakan penting bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing nasional di tengah tekanan ekonomi global.

ilustrasi WFH di tengah liburan keluarga (pexels.com/Ketut Subiyanto)

Pemerintah merilis delapan kebijakan strategis sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya tahan ekonomi di tengah dinamika global.

1. WFH untuk ASN

Penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi pusat dan daerah dilakukan 1 hari setiap minggu, yakni setiap Jumat. Skema ini bertujuan mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan.

2. Efisiensi mobilitas ASN

Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk operasional tertentu dan kendaraan listrik. ASN juga didorong beralih ke transportasi publik untuk mengurangi mobilitas pribadi.

3. Efisiensi perjalanan dinas

Perjalanan dinas dipangkas 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Pemerintah daerah juga diimbau memperluas pelaksanaan Car Free Day sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

4. WFH untuk sektor swasta

Kebijakan WFH juga diterapkan di sektor swasta melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor. Kebijakan ini juga mendorong efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.

5. Pendidikan tetap normal

Kegiatan belajar mengajar tatap muka tetap berjalan untuk jenjang Sekolah Dasar hingga menengah, lima hari seminggu. Pendidikan tinggi menyesuaikan kebijakan masing-masing institusi.

6. Refocusing dan efisiensi anggaran

Pemerintah melakukan refocusing anggaran kementerian/lembaga dari belanja nonprioritas seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial ke belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat. Potensi alokasinya mencapai Rp121,2–130,2 triliun.

7. Kebijakan biodiesel B50

Mulai 1 Juli 2026, pemerintah menerapkan B50. PT Pertamina siap mengimplementasikan blending ini, berpotensi mengurangi penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat subsidi hingga Rp48 triliun. Pembelian BBM untuk kendaraan pribadi akan diatur menggunakan barcode My Pertamina, maksimal 50 liter per kendaraan (tidak berlaku untuk kendaraan umum).

8. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program MBG menyediakan makanan segar 5 hari dalam seminggu dengan pengecualian untuk asrama, daerah 3T, dan wilayah dengan stunting tinggi. Potensi penghematan dari kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp20 triliun.

“Keseluruhan kebijakan ini bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Pemerintah mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, aktif berpartisipasi, dan mendukung transformasi budaya kerja ini,” tutur Airlangga.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian (dok. Kemendagri)

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan, ASN wajib stand by selama jam kerja penuh saat WFH. Ponsel tidak boleh disetel ke mode senyap, dan setiap panggilan atau pesan harus direspons dalam lima menit.

“Jika ASN tidak merespons panggilan dua kali, akan diberikan teguran lisan. Tidak merespons lebih dari lima menit tanpa alasan akan mendapat teguran tertulis, dan kesalahan berulang dapat berujung pada evaluasi kinerja dan sanksi administratif,” jelas Tito.

Kebijakan ini diharapkan memastikan produktivitas ASN tetap terjaga sekaligus mendorong efisiensi dan fleksibilitas kerja berbasis digital di seluruh instansi pemerintah.

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetap aman, kendati harga minyak dunia mencapai 100 dolar Amerika Serikat (AS) hingga akhir tahun mendatang.

Purbaya mengungkapkan, pemerintah selalu menjaga APBN secara berkesinambungan. Oleh karena itu, APBN masih memiliki ruang untuk memberikan bantalan terhadap gejolak ekonomi dunia.

"Hitungan kita sekarang sampai 100 dolar rata-rata sampai akhir tahun pun anggaran kita tetap berkesinambungan, dan defisitnya masih terkendali," kata Purbaya saat konferensi pers virtual, Selasa (31/3).

Purbaya pun meminta agar masyarakat tidak khawatir berlebihan, dengan kondisi APBN dan perekonomian dalam negeri dalam periode ketidakpasian ini.

"Jadi teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun," kata Purbaya.