Adik Prabowo Subianto Bagikan Program Presidensi Kakaknya, Lengkap!

Hashim memaparkan, Prabowo memiliki program unggulan berupa pemberian makanan gratis untuk anak-anak sekolah, prasekolah dan ibu hamil. Program tersebut ditargetkan mencakup lebih dari 82 juta jiwa.

Program tersebut dirancang untuk memberikan makanan gratis dua kali sehari, pagi dan siang bagi anak-anak sekolah.

Program MBG akan memberikan dampak ekonomi yang besar, dengan perkiraan dana sebesar Rp450 triliun yang akan disuntikkan ke perekonomian Indonesia, khususnya untuk sektor-sektor seperti peternakan dan pertanian, yang akan memasok kebutuhan program tersebut.

Estimasinya, program tersebut akan berjalan penuh pada tahun ketiga atau keempat masa pemerintahannya.

"Kita rencanakan, pada nanti steady state, tahun pertama tidak mungkin dong. Kita coba, tahun ke-3, tahun ke-4 seluruh 82 juta akan dapat makan gratis 2 kali sehari," kata Hashim di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Prabowo berencana meluncurkan program besar-besaran di sektor perumahan, dengan target pembangunan 3 juta unit rumah per tahun. Program itu terdiri dari 1 juta unit apartemen di perkotaan dan 2 juta unit rumah di pedesaan.

Program pembangunan rumah di pedesaan akan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah; badan usaha milik desa (BUMdes), dan koperasi. Sementara apartemen di perkotaan melibatkan kontraktor besar.

Rencana ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak, dengan data menunjukkan adanya 10,7 juta keluarga yang masih antre untuk mendapatkan rumah dan 27 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

"Pak Prabowo sudah setuju, perumahan kita mau bikin masif," ujar Hashim, yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.

Prabowo berencana membentuk Kementerian Penerimaan Negara, yang akan bertanggung jawab meningkatkan rasio penerimaan negara hingga mencapai 23 persen dari PDB.

"Badan Penerimaan Negara, nanti jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada. Di situ kan jelas pemerintahan Prabowo-Gibran akan nanti menuju penerimaan negara jadi 23 persen dari GDP," tutur Hashim.

Langkah itu didasarkan pada data yang diperoleh dari Bank Dunia, yang menunjukkan Indonesia masih memiliki rasio penerimaan yang rendah, yaitu sekitar 12,7 persen, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Kamboja (18 persen), dan Vietnam (23 persen).

Peningkatan penerimaan negara tidak akan dilakukan melalui kenaikan tarif pajak penghasilan bagi badan usaha (PPh Badan), melainkan dengan menutup berbagai kebocoran, terutama dari sektor perpajakan dan cukai.

Salah satu sumber kebocoran yang menjadi fokus adalah jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi secara ilegal oleh pengusaha kelapa sawit, yang hingga kini belum membayar kewajiban mereka, diperkirakan mencapai Rp300 triliun.

Dengan memaksimalkan penegakan aturan dan penerapan teknologi seperti AI dan IT, itu diyakini dapat meningkatkan rasio penerimaan tanpa harus menaikkan tarif PPh Badan, yang saat ini berada di level 22 persen.

Pemerintahan Prabowo dipastikan tidak akan menambah utang negara secara mendadak atau drastis. Di sisi lain, kata Hashim, Indonesia masih punya ruang yang cukup besar untuk menaikkan rasio utang.

Di pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, rasio utang Indonesia tetap rendah, di bawah 40 persen dari PDB. Sebagai perbandingan, beberapa negara tetangga memiliki rasio utang yang lebih tinggi, seperti Malaysia (61 persen), Filipina (57 persen), dan Thailand (54 persen).

Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan utang karena berada di bawah batas Undang-undang sebesar 60 persen dari PDB.

Namun, setiap penambahan utang akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati, dengan target peningkatan 1-2 persen per tahun selama masa pemerintahan Prabowo untuk menjalankan program-programnya.

"Kita akan tetap prudent. Tapi prudent, kita akan mungkin lebih agresif sedikit supaya kita bisa penuhi janji-janji itu," tutur Hashim.

Prabowo berencana memperbaiki kesejahteraan bagi hakim dan guru. Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah memberikan kenaikan gaji bagi hakim, yang sudah 12 tahun tidak mengalami kenaikan.

"So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," ujar Hashim.

Selain itu, Prabowo juga akan memperbaiki gaji guru sebagai bagian dari fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.