Ahok Minat Jadi Menkeu atau Jaksa Agung jika Ditawari Posisi

Ahok menuturkan, peluang kembali menjadi pejabat berkurang setelah menjalani masa penahanan. Hal itu terjadi karena konteks politik dan opini publik.

Namun, dia juga mencatat dalam sistem demokrasi, keputusan akhir ada pada penguasa yang berwenang. Ahok sempat menawarkan bantuan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mengurusi pemerintahan setelah keluar dari penjara.

"Terus saya tanya Pak Jokowi "Pak Jokowi pengen saya bantu apa?”. Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa?, ujar Ahok menceritakan peristiwa empat tahun silam.

Ahok menegaskan ingin membantu industri-industri agar tidak bangkrut dengan memperkuat fungsi dan keberanian Bea dan Cukai dalam mengatur barang impor. Dia menggambarkan perubahan dalam kebijakan impor yang telah menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan dalam menghadapi perubahan aturan impor yang diatur organisasi seperti WTO, peran Bea dan Cukai menjadi sangat penting untuk melindungi industri dalam negeri.

Untuk itu, dia menyatakan kesiapannya memimpin Bea Cukai dengan tujuan menghentikan penyelundupan dan mencegah kerugian yang dapat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri serta stabilitas ekonomi negara.

“Tapi saya gak bisa jadi Dirjen Bea Cukai lagi karena umur saya sudah lewat. Itu cerita 4 tahun yang lalu,” tuturnya.

Ahok mengatakan ada isu yang muncul agar dirinya mengambil posisi sebagai Menteri Keuangan. Alasannya adalah posisi tersebut memiliki kewenangan yang relevan terkait dengan pengelolaan Bea Cukai.

Dia menyoroti potensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika industri dalam negeri berkembang dengan baik, dengan syarat barang impor yang masuk ke Indonesia dikendalikan.

Ahok menggambarkan jika pabrik-pabrik tumbuh dan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, permintaan akan tenaga kerja akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong kenaikan gaji dan kontribusi pajak.

“Untuk mencapai penghasilan seluruh rakyat Indonesia, setiap rumah tangga bisa Rp5 juta pasti tercapai. Kalau itu tercapai, wah ekonomi kita dahsyat. Makanya negara lain tuh takut Indonesia punya presiden yang bisa jalankan ini tahu gak. Lu mau dagang apa pun jalan,” sebutnya.

Ahok mengkritisi model kepemimpinan kolektif di KPK, yang menurutnya kurang efektif. Ahok akan memastikan transparansi dalam kepemilikan harga jika diangkat menjadi jaksa agung.

Ahok juga memastikan transparansi pembayaran pajak para pejabat dengan membuat daftar aturan yang harus diikuti semua pejabat.

“Jadi, kalau mau jadi pejabat, harta lu berapa, pajak lu bayar berapa, itu sesuai atau nggak, gua bikin list. Ya dong, siapa yang mau jadi pejabat mesti ikutin list ini. Lalu bisa pingsan dong semua, gaji kecil kok kaya,” tuturnya.

Ahok juga menyoroti perlunya reformasi dalam pelaporan harta kekayaan oleh pejabat publik. Ahok mengkritisi sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Nanti pembuktian terbalik harta, semua laporan LHKPN itu bukan kayak sekarang, cuma ngelaporin hibah-hibah. Kalau gua terima dari orang bukan dari kakek, emak gua, nenek gua, bukan hibah, namanya gratifikasi bos, ya dong? Nah kita gak usah munafik lah, pakai kosakata yang aneh-aneh. Nah kita bereskan,” ujarnya.

Dengan demikian, Ahok menekankan perlunya menggunakan terminologi yang jelas dan tidak berbelit-belit dalam menggambarkan sumber penerimaan kekayaan para pejabat publik.