Airlangga: Indonesia Perlu Berperan Aktif Bentuk Tata Kelola Global

13 Sep 2026, 14:32 WIB

Jujuk Ernawati

News

Channel

Add Us on Google

Airlangga: Indonesia Perlu Berperan Aktif Bentuk Tata Kelola Global

Menlu Sugiono (kiri) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) saat menghadiri KTT BRICS di India (Dok Kemenko Perekonomian)

Intinya Sih

Airlangga menegaskan Indonesia dan negara berkembang harus aktif dalam negosiasi tata kelola global agar aturan internasional lebih inklusif, representatif, dan adil.
Dalam KTT BRICS di New Delhi, Prabowo menyoroti kekuatan kolektif BRICS untuk memperkuat tata kelola global, ketahanan pangan-energi, serta peluang pembangunan.
Indonesia mendorong reformasi PBB, WTO, dan lembaga keuangan internasional, sekaligus sistem perdagangan multilateral terbuka, transparan, berbasis aturan, dan mendukung negara berkembang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, negara-negara berkembang termasuk Indonesia perlu menjadi bagian dari proses pembentukan dan negosiasi tata kelola global, bukan hanya menjadi penerima dari ketentuan yang telah ditetapkan.

"Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif, dan berkeadilan," kata dia dalam keterangannya, Minggu (13/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9). KTT BRICS 2026 di bawah Keketuaan India membawa tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability".

1. Pentingnya kekuatan kolektif BRICS perkuat tata kelola global

Prabowo saat menghadiri sesi terbatas bertema Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026) (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo berpartisipasi dalam sesi khusus bagi negara anggota BRICS dengan tema "Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism". Sesi tersebut berlangsung secara tertutup dan diikuti oleh para Pemimpin dari negara-negara anggota penuh BRICS.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya membangun ketahanan sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan global. Ketahanan perlu dibangun secara berjenjang, dimulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerja sama regional, dan selanjutnya dikembangkan menjadi ketahanan kolektif di tingkat global.

Dia menegaskan pentingnya kekuatan kolektif BRICS untuk memperkuat tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan peluang Pembangunan.

"BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar," ujarnya.

2. ASEAN jadi wadah perkuat kerja sama hingga ekonomi

Presiden RI Prabowo Subianto bersama para pemimpin negara anggota BRICS menanam pohon banyan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026) (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Prabowo menekankan, pengalaman ASEAN menjadi salah satu contoh bagaimana kerja sama regional dapat berkontribusi dalam membangun ketahanan. Di tengah berbagai dinamika geopolitik dan geoekonomi, ASEAN telah menjadi wadah bagi negara-negara di kawasan untuk memperkuat dialog, kerja sama, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional.

Dia menegaskan pentingnya reformasi berbagai institusi multilateral agar semakin responsif terhadap perubahan lanskap global dan mampu merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil. Reformasi tersebut, mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), serta International Financial Institutions (IFIs).

3. Indonesia dorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka

Sementara dalam bidang ekonomi, reformasi sistem multilateral menjadi semakin penting di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta berbagai tantangan terhadap rantai pasok. Indonesia terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, dan memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang. Keikutsertaan secara aktif negara-negara berkembang dalam proses reformasi tersebut menjadi hal yang krusial.

Adapun pada Keketuaan India 2026, berbagai substansi strategis turut menjadi pembahasan BRICS, antara lain penguatan kerangka institusional BRICS, perekonomian dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, serta perubahan iklim dan lingkungan. Pada bidang ekonomi, pembahasan mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), upaya membangun rantai pasok global yang tangguh, serta penguatan sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.

KTT BRICS 2026 akan berlanjut pada hari kedua dengan agenda membahas tema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” yang melibatkan negara anggota dan mitra BRICS.