Penempatan dana menambah likuiditas di pasar, menurunkan biaya dana, dan mendorong penurunan suku bunga kredit.
Penempatan dana Rp200 triliun di lima bank tidak dibatasi waktu dan akan tetap berada di perbankan untuk mendukung perputaran ekonomi.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di lima bank Himbara menyebabkan bankir panas-dingin untuk menuntaskan target kredit akhir tahun.
"Itu membuat bankir agak panas-dingin juga karena tadinya sudah agak tenang dengan situasi di akhir tahun, namun dipacu dengan adanya tambahan dana Rp200 triliun di market," kata Airlangga, dikutip dari ANTARA, Selasa (7/10/2025).
Airlangga mengatakan, penempatan dana tersebut menambah likuiditas di pasar. Dana tersebut diharapkan menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF), meredam persaingan antarbank, yang akhirnya mendorong penurunan suku bunga kredit.
Adapun kelima bank yang mendapatkan penempatan dana pemerintah, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun. Sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penempatan dana Rp200 triliun di lima bank akan tetap berada di perbankan untuk mendukung perputaran ekonomi.
"Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9).
Purbaya menegaskan dana tersebut akan tetap berada di bank tanpa perlu diperpanjang. Penempatan dana tidak memiliki batas waktu tertentu, di mana dana akan tetap ada di perbankan sampai digunakan sesuai kebutuhan ekonomi.
"Taruh aja di situ terus. Saya enggak perpanjang. Biar seperti itu. Jadi ini kan enggak ada term ya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan tuh salah, yang anak buah saya salah nulis. Pada dasarnya seperti itu aja," tuturnya.
Purbaya mengungkapkan, dana Rp200 triliun yang ditempatkan ke perbankan lebih rendah dibandingkan rata-rata dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara.
"Dalam pengertian saya, tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, kalau dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank, maupun untuk perpuratan pembiayaan program pembangunan yang lain," tuturnya.