Anggaran Bansos Beras Juni-Juli Capai Rp5 Triliun

06 Jun 2025, 19:29 WIB

Triyan Pangastuti

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya sih...

Bantuan pangan beras disalurkan untuk periode Juni-Juli 2025
Bantuan beras akan difokuskan ke daerah Indonesia Timur
Penerima bantuan harus tepat sasaran

Jakarta, IDN Times - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan anggaran yang akan digelontorkan untuk bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram sekitar Rp4,6 triliun hingga Rp5 triliun. Program bantuan pangan beras ini merupakan salah satu dari lima stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2025 agar mencapai atau mendekati 5 persen.

“Kita menunggu proses verifikasinya, namun secara paralel Badan Pangan Nasional sedang mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk bantuan pangan beras ini. Anggarannya kurang lebih sekitar Rp4,6 sampai Rp5 triliun, tergantung nanti jumlah penerimanya,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA), Arief Prasetyo Adi, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/6/2025).

1. Bantuan pangan beras disalurkan untuk periode Juni-Juli

Pedagang beras di Pasar Al Mahirah, Kota Banda Aceh, Aceh. (IDN Times/Mhd Saifullah)

Arief menjelaskan bantuan pangan beras akan disalurkan selama dua bulan, yakni Juni-Juli 2025. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan sebanyak 16,5 juta KPM telah terverifikasi.

"Bapak Presiden Prabowo sudah menyetujui berbagai program stimulus ekonomi yang salah satunya adalah bantuan pangan beras. Bantuan buat 18,3 juta penerima. Sampai rapat kemarin di Istana, jumlah penerima yang telah terverifikasi 16,5 juta," ucapnya.

2. Bantuan beras akan difokuskan ke daerah Indonesia Timur

Ilustrasi gudang beras (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya)

Terkait daerah sasaran bantuan pangan beras, Arief menekankan akan memfokuskan ke daerah-daerah yang paling memerlukan intervensi guna menekan harga beras.

"Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan," jelas Arief.

3. Penerima bantuan harus tepat sasaran

Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai bagian dari paket insentif. (Dok Kemenko Perekonomian)

Selanjutnya mengenai adanya perbedaan jumlah penerima bantuan pangan beras 2025 terhadap tahun sebelumnya, Arief menjelaskan pemerintah berkomitmen terus menajamkan akurasi database penerima bantuan sehingga bisa tepat sasaran.

"Tahun lalu 22 juta penerima, sekarang masih proses verifikasi, karena kita mau semakin akurat. Jadi bukan masalah naik atau turun. Akan tetapi jangan sampai bantuan beras sampai diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted," jelasnya.

Terakhir, program bantuan pangan beras juga sejalan dengan tujuan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

"Jadi tidak ada debat apa-apa karena bergantung daerah-daerah yang memang sudah terindikasi. Jadi tidak semua daerah, karena pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani. Terhadap daerah yang masih ada panen, jangan dikasih SPHP. Nanti tidak pas. Nanti bisa-bisa harga petani malah di bawah Rp 6.500," ujar Arief.