Jakarta, IDN Times - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalami efisiensi anggaran sebesar 43,66 persen atau minus Rp13,72 triliun dibandingkan pagu awal yang sudah ditetapkan, yakni Rp31,45 triliun.
Adapun berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kemenhub pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp17,725 triliun.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pagu anggaran tersebut untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik. Khususnya mempertahankan subsidi termasuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO).
Hal itu disampaikan Dudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, dikutip Jumat (14/2/2025).
"Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami," ujar Dudy.
Dudy menyampaikan, dalam beberapa hari terakhir, pihaknya terus melakukan tinjauan dengan menggunakan Risk Based Analysis atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diamanatkan kepada Kemenhub.
Atas analisis tersebut, seluruh program akan dijalankan menggunakan anggaran yang ada.
"Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya," kata Dudy.
Adapun total anggaran yang ada saat ini akan digunakan oleh 9 unit organisasi eselon I yang berada di bawah naungan Kemenhub.
Anggaran tersebut rencananya dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp464,09 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp3,14 triliun, dan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,32 triliun.
Kemudian juga dialokasikan untuk Ditjen Perhubungan Udara Rp3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp71,01 miliar, BPSDMP Rp1,82 triliun, dan BPTJ Rp108,95 miliar.