Anggaran Kementerian BUMN Disunat, Erick: Office Boy-Satpam Kita Jaga
- Menteri BUMN Erick Thohir memastikan tidak ada pengurangan pegawai pendukung operasional kantor meski anggaran Kementerian BUMN dipangkas.
- Dari usulan batas minimum anggaran Rp215 miliar, Rp44 miliar dialokasikan untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp171,1 miliar untuk program dukungan manajemen.
- Kementerian BUMN batal melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk pemberian penghargaan ke BUMN karena efisiensi anggaran.
Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan tak ada pengurangan pegawai pendukung operasional kantor meski anggaran Kementerian BUMN dipangkas. Dia memastikan, pihaknya masih mempertahankan pegawai pendukung operasional kementerian, seperti satpam hingga office boy di tengah pemangkasan anggaran.
“Office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, Kamis (13/2/2025).
Sebagai informasi, anggaran Kementerian BUMN rencananya dipangkas hingga Rp115,52 miliar, dari Rp277,5 miliar menjadi hanya Rp161,17 miliar. Namun, Erick Thohir mengajukan batas minimum anggaran Rp215 miliar.
1. Anggaran fasilitas pimpinan dipotong hingga Rp7 miliar
Dari usulan batas minimum anggaran Rp215 miliar itu, Rp44 miliar dialokasikan untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp171,1 miliar untuk program dukungan manajemen.
Adapun pos anggaran yang akan diefisiensi salah satunya fasilitas pimpinan. Dia mengatakan, anggaran fasilitas pimpinan dipangkas hingga Rp7 miliar.
“Pengurangan fasilitas pimpinan kurang lebih itu ada penghematan di Rp7 miliar itu salah satunya memang kalau kita kedatangan tamu dari luar negeri biasanya kan kita suka tukeran sufenir itu yang kita beli dari UMKM, ya mohon maaf saat ini kita coba cari yang lebih affordable,” tutur Erick.
2. Anggaran perjalanan dinas juga dipangkas
Selain fasilitas pimpinan, Erick juga mengefisiensi anggaran perjalanan dinas hingga 54 persen, pemotongan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen, fasilitas IT sebesar 41 persen, dan pengurangan alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen.
Karena efisiensi, Kementerian BUMN batal melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk pemberian penghargaan ke BUMN.
“Kemarin juga ada undangan penghargaan dari UAE karena kerja sama solar panel yang terbesar di Asia Tenggara, mereka memberikan penghargaan ke BUMN. Ya kita tidak bisa hadir karena itu kita hanya kirim surat untuk dibacakan,” ucap Erick.
3. Anggaran kendaraan dinas dipangkas 66 persen
Langkah selanjutnya, kata Erick, adopsi mobil listrik tak hanya di tingkat kementerian, tapi juga sebagai kendaraan operasional untuk direksi BUMN.
“Jadi ini kita coba semua jadi memang membentuk transformasi itu tidak hanya bisa ‘oh di titik ini’. Tapi mau tidak mau harus semua menyeluruh, tinggal titik-titiknya diisi secara,” tutur Erick.
