Shinta Kamdani: Dunia Usaha Butuh Kepastian Kebijakan Fiskal

Shinta berharap setiap perubahan kebijakan perlu dilakukan secara terukur dengan komunikasi yang baik dan membuka ruang dialog dengan dunia usaha. Hal ini penting agar perusahaan memiliki kepastian dalam menyusun rencana investasi dan ekspansi.

Shinta menilai tantangan Menteri Keuangan ke depan tidak ringan. Pemerintah harus membiayai berbagai prioritas pembangunan sekaligus menjaga ruang fiskal dan kredibilitas APBN di tengah ketidakpastian global. Karena itu, kualitas belanja, efektivitas penerimaan negara, disiplin fiskal, serta kemampuan menjaga kepercayaan pasar menjadi hal yang sama pentingnya.

Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan negara tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek. Pemerintah perlu tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh.

"Pada akhirnya, bagi dunia usaha yang menjadi ukuran bukan semata-mata pergantian figur, tetapi konsistensi dan kualitas kebijakan setelah transisi," kata Shinta.

Ia berharap pengelolaan fiskal tetap kredibel dan prudent, sementara kebijakan semakin predictable dan APBN dapat efektif mendukung aktivitas ekonomi serta investasi. Dengan demikian, kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap perekonomian Indonesia dapat tetap terjaga.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menghadapi tantangan besar setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Bhima, Suahasil harus mampu memperbaiki koordinasi internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus menjaga disiplin fiskal di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang membutuhkan anggaran besar.

"Pak Sua harus bisa rem kebijakan Prabowo yang makan banyak anggaran dan perbaiki koordinasi internal," ujar Bhima kepada IDN Times, Senin (14/9/2026).