Shinta Kamdani: Dunia Usaha Butuh Kepastian Kebijakan Fiskal

16 Sep 2026, 12:21 WIB

2 min read

Shinta Kamdani: Dunia Usaha Butuh Kepastian Kebijakan Fiskal — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani di Jakarta, Rabu (13/5/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Dunia usaha berharap Kementerian Keuangan di bawah Menteri Keuangan Suahasil Nazara tetap menjaga kredibilitas dan kesehatan fiskal, tanpa mengurangi peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, APBN perlu dikelola secara prudent dan berkelanjutan. Namun, pada saat yang sama, APBN juga harus efektif dalam menjaga daya beli, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor riil.

"Bagi pelaku usaha, predictability juga menjadi sangat penting, terutama terkait kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, belanja pemerintah, serta berbagai kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap biaya dan keputusan bisnis," ujar Shinta kepada IDN Times, Rabu (16/9/2026).

1. Setiap perubahan kebijakan harus dilakukan terukur dan buka ruang dialog dengan dunia usaha
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)
Shinta berharap setiap perubahan kebijakan perlu dilakukan secara terukur dengan komunikasi yang baik dan membuka ruang dialog dengan dunia usaha. Hal ini penting agar perusahaan memiliki kepastian dalam menyusun rencana investasi dan ekspansi.
Shinta menilai tantangan Menteri Keuangan ke depan tidak ringan. Pemerintah harus membiayai berbagai prioritas pembangunan sekaligus menjaga ruang fiskal dan kredibilitas APBN di tengah ketidakpastian global. Karena itu, kualitas belanja, efektivitas penerimaan negara, disiplin fiskal, serta kemampuan menjaga kepercayaan pasar menjadi hal yang sama pentingnya.
2. Kebijakan penerimaan negara juga harus berorientasi pada daya saing dan kemampuan sektor produktif tumbuh
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)
Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan negara tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek. Pemerintah perlu tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh.
"Pada akhirnya, bagi dunia usaha yang menjadi ukuran bukan semata-mata pergantian figur, tetapi konsistensi dan kualitas kebijakan setelah transisi," kata Shinta.
Ia berharap pengelolaan fiskal tetap kredibel dan prudent, sementara kebijakan semakin predictable dan APBN dapat efektif mendukung aktivitas ekonomi serta investasi. Dengan demikian, kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap perekonomian Indonesia dapat tetap terjaga.
3. Harus rem kebijakan yang sedot anggaran besar
Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menghadapi tantangan besar setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Bhima, Suahasil harus mampu memperbaiki koordinasi internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekaligus menjaga disiplin fiskal di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang membutuhkan anggaran besar.
"Pak Sua harus bisa rem kebijakan Prabowo yang makan banyak anggaran dan perbaiki koordinasi internal," ujar Bhima kepada IDN Times, Senin (14/9/2026).