Apindo: Pelibatan Danantara di KSSK Keliru, Harusnya Menko Perekonomian

Aviliani mengatakan, Danantara pada dasarnya merupakan bagian dari BUMN sehingga posisinya bukan sebagai pembuat kebijakan seperti kementerian.

Meski demikian, ia menduga pelibatan Danantara berkaitan dengan rencana lembaga tersebut menerbitkan obligasi dalam jumlah besar yang berpotensi memengaruhi sistem keuangan.

"Mungkin kenapa Danantara masuk, karena Danantara akan mengeluarkan obligasi yang cukup besar. Obligasi yang cukup besar itu akan mempengaruhi sistem keuangan juga. Jadi memang nggak wajar, tapi kemungkinan penyebabnya adalah karena akan besar obligasi yang dikeluarkan melalui Danantara," ujar Aviliani.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antarlembaga, yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Intinya, ke depan KSSK perlu terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama di dalam lingkup KSSK sendiri," kata Destry di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Destry menjelaskan, penguatan koordinasi tersebut penting untuk menyelaraskan berbagai kebijakan yang dimiliki masing-masing lembaga anggota KSSK.

"Khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang dimiliki masing-masing lembaga dan perlu dikoordinasikan. Selain itu, kami bersama-sama juga akan mendukung KSSK serta mendukung pemerintah sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah," jelas Destry.

Adapun Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.

KSSK beranggotakan:

• Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota

• Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota

• Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota

• Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota